Oleh Riri Satria

Di tengah berbagai pernyataan resmi bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh stabil di kisaran 5%, berita mengenai meningkatnya PHK justru memperlihatkan wajah lain dari realitas ekonomi nasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip berbagai media menunjukkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan hanya dalam beberapa bulan pertama tahun 2025. DetikFinance melaporkan korban PHK Januari–April telah menembus 15.425 orang, sementara sejumlah laporan lain menyebut angka nasional bahkan jauh lebih besar ketika memasuki pertengahan tahun.

Fenomena ini menghadirkan paradoks modern yang semakin sering muncul di banyak negara. Pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, inflasi relatif terkendali, dan pasar keuangan terlihat stabil, tetapi rasa aman masyarakat terhadap pekerjaan justru menurun.

Di Indonesia, paradoks tersebut tampak sangat jelas. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia masih melihat fondasi ekonomi nasional cukup kuat. Cadangan devisa tetap tinggi, inflasi berada dalam sasaran, konsumsi domestik masih menopang pertumbuhan, dan investasi asing masih masuk dalam jumlah tertentu. Dokumen Bappenas dan berbagai laporan ekonomi resmi menunjukkan bahwa pemerintah memandang Indonesia masih relatif tangguh di tengah ketidakpastian global.

Di balik stabilitas makro tersebut, sektor mikro memperlihatkan tekanan yang jauh lebih berat. Banyak perusahaan mengalami penurunan margin keuntungan akibat kenaikan biaya produksi, pelemahan permintaan, tekanan nilai tukar, serta kompetisi global yang semakin agresif.

Dalam teori mikroekonomi klasik, perusahaan akan selalu berusaha mencapai efisiensi biaya untuk mempertahankan profitabilitas. Ketika pendapatan menurun sementara biaya tetap tinggi, tenaga kerja sering menjadi komponen pertama yang dikurangi. Situasi tersebut dikenal sebagai "labour adjustment mechanism" dalam teori ekonomi perusahaan modern.

Kasus-kasus PHK di Indonesia memperlihatkan pola yang cukup konsisten. Industri tekstil, garmen, manufaktur ringan, elektronik, ritel, hingga media mengalami tekanan serius. Banyak pabrik kesulitan bersaing dengan produk impor murah, terutama dari China.

Dalam kerangka teori perdagangan internasional David Ricardo maupun model Heckscher-Ohlin, negara akan bertahan pada sektor yang memiliki keunggulan. Persoalannya, Indonesia kini berada dalam posisi yang rumit. Upah buruh tidak lagi semurah Bangladesh atau Vietnam, tetapi produktivitas industri belum setinggi China atau Korea Selatan. Akibatnya, Indonesia terjebak di wilayah transisi industri yang tidak sepenuhnya kompetitif.

Tekanan global memperburuk keadaan. IMF dalam World Economic Outlook 2025 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akibat eskalasi perang dagang, ketidakpastian geopolitik, dan fragmentasi rantai pasok global. OECD dan WTO juga memperingatkan perlambatan perdagangan internasional dan melemahnya industri global.

Kementerian Keuangan sendiri mengakui bahwa perang tarif Amerika Serikat dan meningkatnya proteksionisme global berdampak langsung terhadap investasi, perdagangan, daya beli, bahkan risiko PHK di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi Keynesian, kondisi seperti ini berkaitan erat dengan lemahnya "aggregate demand" atau permintaan agregat. Ketika masyarakat menahan konsumsi akibat ketidakpastian ekonomi, perusahaan kehilangan pasar. Produksi menurun, investasi tertahan, dan PHK meningkat.

Siklus tersebut dapat membentuk lingkaran yang saling memperburuk. Orang kehilangan pekerjaan, daya beli turun, konsumsi melemah, lalu perusahaan kembali mengurangi produksi dan tenaga kerja. Fenomena ini terlihat di berbagai sektor konsumsi domestik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pendekatan neoliberal dan teori efisiensi pasar melihat PHK sebagai bagian dari mekanisme penyesuaian ekonomi modern. Dalam logika tersebut, perusahaan harus tetap kompetitif di tengah globalisasi dan perubahan teknologi. Restrukturisasi tenaga kerja dianggap sebagai konsekuensi rasional dari dinamika pasar.

Perspektif ini sering dikritik karena terlalu melihat manusia sebagai variabel produksi semata, bukan sebagai subjek sosial yang hidupnya terdampak secara psikologis, keluarga, dan budaya.

Bank Dunia justru melihat persoalan Indonesia lebih struktural. Dalam berbagai laporannya, Bank Dunia menyoroti tingginya informalitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas, lemahnya perlindungan sosial, dan terbatasnya transformasi industri bernilai tambah tinggi.

Laporan Bank Dunia tentang reformasi menuju Indonesia yang formal dan makmur menegaskan bahwa sebagian besar pekerja Indonesia masih berada di sektor informal dengan tingkat perlindungan yang rendah. Regulasi ketenagakerjaan dan sistem pesangon bahkan dinilai sering tidak efektif dalam praktik.

Analisis tersebut penting karena banyak korban PHK sebenarnya tidak pernah benar-benar tercatat secara resmi. Pekerja kontrak yang tidak diperpanjang, pekerja harian, freelancer digital, pekerja platform daring, dan pekerja informal yang kehilangan penghasilan sering tidak masuk statistik pengangguran formal.

Secara angka, mereka mungkin tetap dianggap “bekerja”, tetapi secara ekonomi mengalami penurunan kesejahteraan yang drastis.

Transformasi teknologi memperumit situasi. Revolusi digital dan kecerdasan buatan atau AI membuat perusahaan semakin mudah melakukan otomatisasi. Dalam teori "creative destruction" Joseph Schumpeter, inovasi teknologi memang selalu menghancurkan model kerja lama untuk melahirkan struktur ekonomi baru.

Dahulu revolusi industri menggantikan pekerjaan manual dengan mesin. Kini AI dan otomatisasi mulai menggantikan pekerjaan administratif, layanan pelanggan, desain dasar, bahkan analisis data sederhana. Perusahaan teknologi global menunjukkan bahwa kapitalisme modern tidak lagi membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi modern sering tidak lagi identik dengan pertumbuhan lapangan kerja. Ekonomi dapat tumbuh karena produktivitas teknologi meningkat, tetapi penyerapan tenaga kerja justru menurun.

Fenomena "jobless growth" yang dahulu banyak dibahas ekonom seperti Robert Solow dan kemudian dikembangkan dalam kajian ekonomi digital kini semakin terasa nyata di Indonesia.

Kasus PHK di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari krisis kelas menengah. Banyak ekonom independen menilai kelas menengah Indonesia mulai mengalami tekanan berat akibat stagnasi upah, kenaikan biaya hidup, cicilan rumah tangga, dan ketidakpastian pekerjaan. Ketika kelas menengah melemah, konsumsi domestik ikut menurun karena kelompok inilah yang selama ini menjadi mesin utama pasar nasional.

Dalam teori konsumsi Keynes maupun hipotesis pendapatan permanen Milton Friedman, ketidakpastian masa depan akan membuat rumah tangga lebih berhati-hati membelanjakan uangnya. Dampaknya langsung terasa pada sektor ritel, properti, otomotif, dan industri konsumsi lainnya.

Situasi global juga menunjukkan pola serupa. Amerika Serikat mengalami gelombang PHK besar di sektor teknologi. China menghadapi krisis properti dan penurunan manufaktur. Eropa mengalami stagnasi industri akibat biaya energi dan perlambatan ekonomi. Banyak negara berkembang menghadapi tekanan utang, pelemahan ekspor, dan meningkatnya pengangguran. Indonesia sebenarnya bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari reorganisasi ekonomi global besar-besaran setelah pandemi COVID-19, perang dagang, dan revolusi teknologi digital.

Pandemi menjadi titik penting perubahan tersebut. Setelah pandemi, perusahaan di seluruh dunia menyadari bahwa mereka dapat beroperasi dengan jumlah pekerja lebih sedikit melalui digitalisasi dan otomatisasi. Model kerja berubah secara permanen.

Banyak perusahaan kini lebih memilih kontrak fleksibel, outsourcing, atau pekerja berbasis proyek dibanding hubungan kerja jangka panjang. Ekonomi platform mempercepat perubahan itu. Akibatnya, rasa aman kerja yang dahulu menjadi ciri kelas menengah modern perlahan menghilang.

Narasi resmi negara dan pengalaman masyarakat sering berjalan di dua jalur berbeda. Pemerintah berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, ketahanan fiskal, stabilitas moneter, dan optimisme investasi. Masyarakat berbicara mengenai sulitnya mencari kerja, ancaman PHK, upah yang terasa tidak cukup, dan masa depan yang tidak pasti.

Kedua narasi tersebut sesungguhnya sama-sama benar, tetapi berasal dari level pengalaman ekonomi yang berbeda. Makroekonomi dapat tampak sehat, sementara mikroekonomi rumah tangga justru rapuh.

Isu PHK menjadi sangat penting untuk dibaca bukan hanya sebagai data statistik, melainkan sebagai refleksi perubahan besar peradaban ekonomi global. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi yang semakin otomatis, semakin digital, dan semakin efisien, tetapi belum tentu semakin manusiawi.

Pertumbuhan ekonomi tidak lagi otomatis menciptakan rasa aman sosial. Teknologi menciptakan produktivitas tinggi, tetapi juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Negara berusaha menjaga stabilitas ekonomi, tetapi stabilitas tersebut tidak selalu terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berita PHK sekarang terasa berbeda dibanding masa lalu. Fenomena tersebut bukan lagi sekadar tanda perusahaan bangkrut atau ekonomi mengalami resesi, melainkan gejala perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia, pekerjaan, teknologi, dan kapitalisme global di abad ke-21.