RILISID, nasional — Oleh Riri Satria

Indonesia sedang berada di sebuah persimpangan demografis yang penting. Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan sekitar 1,26 juta lulusan sarjana, sementara seluruh lulusan pendidikan tinggi mencapai sekitar 2,55 juta orang.

Kampus, dalam pengertian tertentu, adalah sebuah “pabrik” yang terus memproduksi manusia terdidik. Setiap tahun jutaan anak muda keluar membawa ijazah, pengetahuan, dan harapan untuk memasuki dunia kerja. Namun di sisi lain terdapat “pabrik” yang berbeda, yaitu dunia industri dan dunia usaha, yang seharusnya menjadi salah satu tempat utama bagi mereka untuk bekerja.

Masalahnya, kedua pabrik ini tidak bergerak dengan arah yang sama. Pabrik pertama, kampus terus memperbesar produksinya, sementara pabrik kedua, industri tidak selalu memperbesar kapasitas penyerapan tenaga kerjanya. Bahkan dalam banyak kasus, industri justru sedang melakukan hal sebaliknya: meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi ketergantungan terhadap jumlah tenaga kerja.

Di sinilah paradoks baru muncul. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Kecerdasan buatan, otomatisasi, robotika, cloud computing, enterprise systems, dan berbagai bentuk digitalisasi memungkinkan sebuah perusahaan menghasilkan barang dan jasa dengan jumlah manusia yang lebih sedikit.

Dahulu pertumbuhan perusahaan sering identik dengan bertambahnya jumlah karyawan. Sekarang hubungan itu mulai berubah, perusahaan dapat tumbuh, omzet dapat meningkat, produktivitas dapat naik, tetapi jumlah pekerjanya tidak harus bertambah dalam proporsi yang sama. Bahkan sebagian pekerjaan yang dahulu dilakukan oleh manusia mulai dikerjakan oleh perangkat lunak, mesin, algoritma, dan AI.

Dengan demikian, kita menghadapi dua pergerakan yang tidak sinkron, bahkan dalam beberapa hal bergerak berlawanan arah. Perguruan tinggi terus menghasilkan semakin banyak manusia yang mencari pekerjaan, sementara industri justru semakin efisien sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja untuk menghasilkan setiap unit output menjadi semakin kecil.

Karena itu, polemik yang kemudian muncul antara kampus dan industri sebenarnya tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Kampus dapat mengatakan, “Kami sudah menghasilkan sarjana, tetapi industri tidak cukup tumbuh untuk menyerap mereka.” Industri dapat menjawab, “Kami bukan tidak tumbuh, tetapi cara kami tumbuh sudah berubah. Kami menggunakan teknologi sehingga tidak membutuhkan sebanyak dulu tenaga manusia, dan sebagian lulusan yang datang juga tidak memiliki kompetensi yang kami perlukan.”

Keduanya mempunyai argumen yang masuk akal. Kampus memang harus bertanggung jawab terhadap relevansi pendidikan dan kompetensi lulusannya. Tetapi industri juga tidak dapat mengharapkan setiap lulusan menjadi tenaga kerja yang langsung sempurna dan siap pakai tanpa proses pembelajaran. Persoalan yang lebih mendasar adalah bahwa sistem pendidikan dan sistem ekonomi kita belum membangun hubungan yang cukup kuat untuk menghadapi perubahan teknologi tersebut. Jadi ang terjadi bukan sekadar skill mismatch, tetapi juga growth mismatch: pertumbuhan jumlah manusia terdidik tidak sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja.

Dalam konteks inilah bonus demografi Indonesia menjadi sangat penting. Bonus demografi bukanlah bonus yang otomatis muncul hanya karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Bonus itu baru menjadi keuntungan apabila manusia dalam usia produktif tersebut benar-benar bekerja, produktif, memperoleh penghasilan yang layak, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Bappenas dan BPS memproyeksikan penduduk usia 15–64 tahun Indonesia masih mencapai sekitar 213 juta orang pada 2045. Namun pada saat yang sama Indonesia juga bergerak menuju masyarakat menua, dengan proporsi lansia yang diproyeksikan mencapai sekitar 20 persen pada 2045. Maka terdapat jendela waktu yang terbatas untuk mengubah jumlah manusia usia produktif menjadi kekuatan ekonomi.

Jika jutaan orang memasuki pasar kerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang produktif, atau bekerja pada pekerjaan yang jauh di bawah kompetensinya, maka Indonesia sesungguhnya sedang kehilangan sebagian potensi bonus demografinya. Lebih jauh lagi, jika teknologi terus meningkatkan produktivitas industri dengan semakin sedikit tenaga kerja, persoalan ini bisa menjadi semakin besar.

Karena itu, persoalan Indonesia ke depan mungkin bukan kekurangan tenaga kerja, melainkan justru kelebihan tenaga kerja relatif terhadap pekerjaan yang mampu diciptakan oleh ekonomi pada tingkat produktivitas tertentu. Ini merupakan perubahan paradigma yang sangat penting. Kita tidak lagi bisa menggunakan logika lama bahwa semakin banyak sarjana akan otomatis menghasilkan semakin banyak pertumbuhan ekonomi.

Kita juga tidak bisa berasumsi bahwa semakin tinggi pertumbuhan industri otomatis semakin banyak manusia yang akan direkrut. Dalam ekonomi yang semakin terdigitalisasi, perusahaan bisa tumbuh dengan headcount yang relatif tetap atau bahkan lebih kecil. Akibatnya, jika kampus terus memperbesar jumlah lulusan sementara industri terus meningkatkan efisiensi tenaga kerja, akan terbentuk kesenjangan yang semakin lebar.

Kesenjangan itu kemudian muncul dalam berbagai bentuk, pengangguran, underemployment, pekerjaan yang tidak sesuai pendidikan, tekanan terhadap upah, tertundanya mobilitas kelas menengah, hingga frustrasi generasi muda yang merasa pendidikan tinggi tidak lagi memberikan jaminan mobilitas sosial seperti yang mereka bayangkan.

Karena itu, menurut saya, Indonesia tidak boleh lagi melihat persoalan ini sebagai pertarungan antara “pabrik sarjana” dan “pabrik industri”. Keduanya harus dipandang sebagai bagian dari satu ekosistem ekonomi yang sedang mengalami perubahan besar akibat teknologi.

Kampus harus berubah dari sekadar pabrik ijazah menjadi pabrik kompetensi dan kemampuan beradaptasi, sementara industri harus berubah dari sekadar pengguna tenaga kerja menjadi bagian dari proses pembentukan talenta melalui magang, upskilling, reskilling, dan pembelajaran sepanjang hayat. Pemerintah juga harus hadir dengan kebijakan industrialisasi dan investasi yang mendorong tumbuhnya pekerjaan berproduktivitas tinggi, bukan sekadar pekerjaan dalam jumlah besar.

Tantangan Indonesia sebenarnya bukan apakah kita mampu menghasilkan 1,26 juta sarjana setiap tahun, melainkan apakah ekonomi kita mampu memberikan ruang produktif bagi mereka di tengah dunia industri yang justru semakin mampu menghasilkan lebih banyak output dengan lebih sedikit manusia. Di satu sisi kampus terus memperbesar jumlah manusia yang siap bekerja; di sisi lain teknologi membuat industri semakin mampu bekerja dengan lebih sedikit manusia.

Jika kedua pergerakan ini terus berlangsung tanpa sinkronisasi, maka bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan Indonesia menuju 2045 justru berisiko berubah menjadi paradoks besar: kita memiliki semakin banyak manusia terdidik, tetapi semakin sedikit pekerjaan produktif yang membutuhkan mereka.

Riri Satria adalah dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Komisaris Utama sebuah BUMN di bidang teknologi digital, serta pengamat sosial dan kebudayaan.