oleh: Riri Satria

Ada masa ketika membicarakan ekonomi digital Indonesia berarti kita membicarakan internet, telepon pintar, perdagangan elektronik, layanan transportasi daring, dan fintech. Kita menyaksikan bagaimana sebuah telepon genggam perlahan berubah menjadi pasar, bank, kendaraan, kantor, ruang belajar, bahkan tempat orang mencari hiburan dan membangun pertemanan. Dalam waktu yang relatif singkat, kehidupan ekonomi berpindah dari ruang-ruang fisik menuju layar yang ada di tangan kita. Indonesia pun tumbuh menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara.

Namun memasuki 2027, tampaknya kita sedang berada di ambang perubahan yang lebih besar. Ekonomi digital tidak lagi hanya tentang bagaimana manusia menggunakan teknologi, melainkan bagaimana teknologi, terutama AI mulai ikut bekerja, berpikir, menganalisis, memprediksi, dan mengambil keputusan dalam aktivitas ekonomi.

Berbagai lembaga memberikan gambaran yang cukup menarik tentang masa depan tersebut. Google, Temasek, dan Bain & Company dalam laporan e-Conomy SEA memperkirakan ekonomi digital Indonesia telah mendekati US$100 miliar GMV pada 2025, tetap menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dalam jangka panjang, terdapat proyeksi bahwa ekonomi digital Indonesia dapat mencapai kisaran US$220–360 miliar pada 2030.

Jika trajectory tersebut digunakan sebagai gambaran kasar, maka pada 2027 ekonomi digital Indonesia secara nominal sangat mungkin telah berada di kisaran US$140–155 miliar, meskipun angka ini lebih tepat disebut sebagai estimasi daripada ramalan resmi. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya aktivitas perdagangan digital, tetapi juga menggambarkan semakin dalamnya penetrasi teknologi ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, lembaga-lembaga internasional cenderung lebih berhati-hati ketika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,2% pada 2027, sementara OECD berada di sekitar 5% dan IMF memberikan kisaran yang juga berada di sekitar angka tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki target yang lebih ambisius, yakni pertumbuhan ekonomi sekitar 6% pada 2027. Perbedaan antara proyeksi dan target ini sebenarnya menarik. Target pemerintah menunjukkan arah yang ingin dicapai, sedangkan proyeksi lembaga internasional menggambarkan apa yang mungkin terjadi berdasarkan kondisi dan kebijakan yang ada. Di antara keduanya terdapat sebuah ruang yang sangat penting, yaitu produktivitas, dan di sinilah ekonomi digital mendapatkan peran strategis.

Ekonomi digital tidak seharusnya hanya dihitung dari berapa banyak barang yang dibeli melalui marketplace atau berapa besar transaksi yang berlangsung melalui aplikasi. Bank Indonesia, misalnya, memperlihatkan betapa cepatnya masyarakat Indonesia beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. Volume transaksi pembayaran digital telah mencapai miliaran transaksi setiap bulan, sementara QRIS tumbuh dengan sangat cepat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa digitalisasi telah bergerak jauh melampaui kelompok masyarakat perkotaan dan kelas menengah. Ia perlahan menjadi bagian dari infrastruktur kehidupan ekonomi sehari-hari. Warung, pedagang kecil, restoran, pelaku usaha rumahan, hingga pekerja informal semakin terhubung dengan sistem ekonomi digital.

Namun kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah besarnya transaksi digital otomatis berarti besarnya nilai ekonomi yang dinikmati Indonesia? Jawabannya belum tentu. GMV yang besar tidak identik dengan nilai tambah yang besar. Sebuah produk senilai satu juta rupiah yang terjual melalui platform digital memang tercatat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi belum tentu seluruh nilai satu juta rupiah tersebut menjadi nilai tambah bagi Indonesia.

Ada komponen impor, biaya platform, layanan cloud, iklan digital, teknologi pembayaran, hingga keuntungan perusahaan yang mungkin mengalir ke luar negeri. Karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukan lagi sekadar menjadi pasar digital terbesar, tetapi bagaimana menjadi pencipta dan pemilik nilai dalam ekonomi digital.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika AI mulai mengambil posisi sentral. Pemerintah sendiri melihat AI, data center, cloud, semikonduktor, dan infrastruktur digital sebagai bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi baru. Kita sedang memasuki sebuah fase ketika AI tidak lagi hanya hadir sebagai chatbot yang menjawab pertanyaan atau mesin yang membantu membuat gambar dan tulisan.

AI mulai masuk ke dunia produksi. Ia membantu perusahaan memprediksi permintaan, mendeteksi fraud, mengoptimalkan rantai pasok, meningkatkan layanan pelanggan, menjaga keamanan siber, melakukan analisis keuangan, mengembangkan perangkat lunak, hingga membantu pengambilan keputusan manajemen.

Dengan demikian, terjadi sebuah perubahan paradigma yang menarik. Pada tahap awal, digitalisasi membuat manusia bekerja dengan bantuan teknologi. Pada tahap berikutnya, otomatisasi membuat sebagian pekerjaan manusia dilakukan oleh mesin. Kini, dengan AI generatif dan AI agentic, kita mulai memasuki fase ketika manusia bekerja bersama kecerdasan artifisial. Perbedaannya cukup fundamental.

Teknologi bukan lagi sekadar alat yang menunggu perintah, tetapi mulai menjadi semacam mitra kerja yang mampu mengolah informasi, menemukan pola, dan memberikan rekomendasi.

Karena itu, 2027 barangkali akan menjadi salah satu tahun penting dalam perjalanan Indonesia dari digital economy menuju AI economy.

Perubahan itu juga akan terlihat pada infrastruktur. Selama ini kita sering membayangkan ekonomi digital sebagai sesuatu yang ringan, virtual, dan tidak berwujud. Padahal semakin canggih teknologi digital, semakin besar kebutuhan terhadap sesuatu yang justru sangat fisik, data center, jaringan fiber optic, kabel bawah laut, listrik, sistem pendingin, GPU, cloud infrastructure, dan keamanan siber.

AI membutuhkan komputasi. Komputasi membutuhkan data center. Data center membutuhkan energi. Semuanya membutuhkan jaringan dan keamanan. Dengan kata lain, ekonomi digital yang semakin maju justru semakin membutuhkan fondasi fisik yang kuat.

Di titik ini, Indonesia mempunyai peluang sekaligus persoalan. Pasarnya besar, jumlah penduduknya besar, aktivitas digitalnya tinggi, dan adopsi pembayaran digital berlangsung cepat. Tetapi ukuran pasar saja tidak cukup. Indonesia harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan perusahaan teknologi domestik yang kuat, tenaga kerja dengan kemampuan digital dan AI yang memadai, infrastruktur komputasi yang kompetitif, serta ekosistem riset dan inovasi yang mampu menghasilkan teknologi sendiri.

Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi negara dengan pasar AI yang sangat besar tetapi sebagian besar teknologi, platform, data infrastructure, dan nilai ekonominya dimiliki oleh pihak lain.

Barangkali inilah paradoks terbesar ekonomi digital Indonesia. Kita bisa menjadi negara yang sangat maju dalam adopsi teknologi, tetapi belum tentu maju dalam produksi teknologi. Kita bisa menjadi pengguna AI terbesar, tetapi belum tentu menjadi pencipta AI yang penting. Kita bisa mempunyai jutaan pengguna platform digital, tetapi belum tentu mempunyai cukup banyak perusahaan yang memiliki platform tersebut.

Maka, pertanyaan tentang ekonomi digital Indonesia pada 2027 sesungguhnya bukan hanya pertanyaan tentang angka. Apakah GMV kita US$140 miliar, US$150 miliar, atau lebih tinggi? Angka-angka itu memang penting. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah: berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia?

Berapa banyak produktivitas yang berhasil kita ciptakan? Berapa banyak perusahaan nasional yang tumbuh menjadi pemain global? Dan berapa banyak pekerjaan manusia yang menjadi lebih produktif karena teknologi?

Di sinilah saya melihat makna strategis ekonomi digital Indonesia pada 2027. Kita sedang bergerak dari ekonomi yang menggunakan internet menuju ekonomi yang dibentuk oleh data, algoritma, AI, dan infrastruktur digital. Jika transformasi itu dikelola dengan baik, digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi sektor ekonomi baru, tetapi menjadi lapisan yang memperkuat hampir seluruh sektor ekonomi, industri, perdagangan, pertanian, kesehatan, pendidikan, keuangan, logistik, energi, bahkan pemerintahan.

Pada akhirnya, masa depan ekonomi digital Indonesia bukan terutama ditentukan oleh seberapa cepat masyarakat membeli sesuatu melalui aplikasi. Ia akan ditentukan oleh kemampuan kita mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi inovasi, inovasi menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan.

Dan mungkin itulah tantangan terbesar Indonesia memasuki 2027, jangan hanya menjadi bangsa yang pandai menggunakan teknologi, tetapi jadilah bangsa yang mampu menciptakan nilai melalui teknologi. Sebab dalam ekonomi digital generasi berikutnya, menjadi pasar memang penting. Tetapi menjadi pemilik pengetahuan, teknologi, talenta, dan nilai tambah jauh lebih penting.