RILISID, nasional — Oleh Riri Satria

Ada masa ketika ekonomi dibicarakan lewat pasar, pabrik, dan pelabuhan. Kini ia bergerak lewat sinyal, server, dan layar kecil di genggaman tangan. Inilah era ekonomi digital. Laporan e-Conomy SEA yang disusun Bain & Company memperkirakan bahwa pada 2026 nilai ekonomi digital Indonesia akan melampaui USD 130 miliar dan ini yang terbesar di Asia Tenggara. Angka ini sering dirayakan sebagai tonggak kemajuan. Namun bagi saya, ia juga memantik pertanyaan, kemajuan bagi siapa, dan sejauh mana ia menyentuh kehidupan sehari-hari?

Indonesia hari ini adalah negeri yang nyaris selalu terhubung. DataReportal mencatat lebih dari 230 juta pengguna internet dengan penetrasi di atas 80 persen populasi, serta lebih dari 330 juta koneksi seluler aktif, mencengangkan karena angka yang melebihi jumlah penduduknya sendiri. Ternyata kita hidup dalam lapisan-lapisan konektivitas. Ponsel bukan lagi alat bantu semata melainkan ruang hidup kedua. Di titik ini saya sering merasa bahwa kita bukan hanya menggunakan teknologi, melainkan juga sedang dibentuk olehnya.

Perubahan paling terasa mungkin terdapat pada cara kita bertransaksi. Bank Indonesia mencatat lebih dari 4,6 miliar transaksi digital dalam setahun dan memproyeksikan pertumbuhannya hampir 30 persen pada 2026. Ini didorong oleh QRIS, mobile banking, dan dompet digital. Pembayaran digital kini hadir di warung kopi pinggir jalan hingga pasar tradisional. Ada rasa haru melihat inklusi keuangan meluas. Namun ada juga kegelisahan kecil, yaitu banyak orang masuk ke sistem digital lebih cepat daripada kesempatan mereka untuk benar-benar memahaminya.

E-commerce tetap menjadi tulang punggung. Laporan yang sama dari Bain & Company menunjukkan nilai transaksi e-commerce Indonesia diprediksi mendekati dan bahkan melampaui USD 100 miliar pada 2026 sebagai bagian dari nilai ekonomi digital Indonesia yang dipediksi akan melampaui USD 130 miliar. Pemerintah mencatat puluhan juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital. Tetapi di balik narasi sukses itu, ada cerita yang jarang terdengar, di mana pedagang kecil yang kini harus berhadapan dengan algoritma, rating, dan ongkos promosi. Mereka tak hanya menjual produk, tetapi juga belajar bahasa baru yaitu bahasa platform digital.

Teknologi kecerdasan buatan atau AI memberi lapisan baru dalam cerita ini. Laporan Business Indonesia dan berbagai analisis industri menunjukkan bahwa pendapatan aplikasi berbasis AI di Indonesia tumbuh lebih dari 100 persen per tahun dan ini menjadikannya salah satu yang tercepat di kawasan. AI hadir dalam rekomendasi belanja, layanan pelanggan, penilaian kredit, hingga kurasi konten media sosial. Kita hidup berdampingan dengan sistem yang belajar dari perilaku kita. Di sini refleksi menjadi penting, apakah kita masih sepenuhnya subjek, atau perlahan berubah menjadi sekumpulan data yang dipetakan?

Namun pertumbuhan ini tidak datang tanpa bayangan. World Bank dan Bank Indonesia sama-sama menyoroti kesenjangan kualitas internet antarwilayah, kekurangan talenta digital, serta meningkatnya risiko keamanan siber. Laporan OJK bahkan mencatat peningkatan ancaman siber seiring digitalisasi sektor keuangan. Ternyata ekonomi digital bukan hanya soal ekspansi, tetapi juga soal ketahanan sistem, institusi, dan manusia yang ada di dalamnya.

Pemerintah berupaya menyiapkan fondasi jangka panjang dengan pembangunan pusat data nasional, perluasan 5G, strategi nasional AI, hingga kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement yang ditargetkan efektif mulai 2026. Semua ini penting dan strategis. Namun pengalaman mengajarkan saya bawa transformasi sejati tidak hanya lahir dari kebijakan dan investasi, melainkan dari kesiapan batin kolektif, yaitu kesediaan belajar ulang, keberanian mengakui ketertinggalan, dan empati kepada mereka yang tertinggal lebih dulu.

Ketika kita berbicara tentang ekonomi digital Indonesia 2026, maka sesungguhnya kita tidak hanya sedang menimbang laju pertumbuhan, valuasi, atau posisi di peta ekonomi global. Kita sedang berhadapan dengan pilihan nilai, yaitu pilihan tentang arah, tentang siapa yang diikutsertakan, dan siapa yang mungkin ditinggalkan. Apakah ekonomi digital hanya akan menjadi panggung bagi mereka yang sudah punya akses, modal, dan literasi tinggi, atau justru menjadi jembatan bagi mereka yang selama ini berada di pinggiran? Sekejam apakah hukum survival of the fittest akan terjadi pada ranah ini?

Pilihan nilai itu tampak dalam hal-hal yang sering kita anggap sepele, seperti cara platform memperlakukan mitranya, apakah sekadar angka performa, atau manusia dengan batas lelah dan ruang hidup. Demikian pula cara teknologi digunakan, apakah untuk mempercepat pelayanan publik dan memperluas akses pendidikan, atau hanya untuk memeras perhatian dan waktu. Lalu dalam cara negara menyusun kebijakan, apakah keberpihakan pada pertumbuhan semata, atau keberanian memastikan keadilan dan perlindungan bagi yang paling rentan di tengah arus digitalisasi.

Jika ekonomi digital hanya berhenti sebagai statistic seperti jumlah transaksi, nilai GMV, serta tingkat adopsi, maka kita berisiko menciptakan kemajuan yang dingin. Pertumbuhan yang impresif di atas kertas, tetapi tidak selalu terasa di meja makan, di ruang kelas, atau di desa-desa yang sinyalnya masih tertatih. Di titik ini teknologi justru menjadi tembok baru, bukan jembatan, dan terus memperlebar jarak antara yang cepat beradaptasi dan yang tertinggal tanpa sempat bernapas.

Sebaliknya ketika ekonomi digital dimaknai sebagai kualitas hidup, maka ukuran keberhasilannya menjadi berbeda. Bukan hanya seberapa besar nilainya, tetapi seberapa luas manfaatnya. Apakah petani bisa mengakses pasar dengan lebih adil? Apakah pelaku UMKM tidak sekadar “masuk platform”, tetapi benar-benar tumbuh? Apakah pekerja digital memiliki perlindungan, kepastian, dan martabat? Apakah anak-anak di daerah terpencil mendapat akses belajar yang sama dengan mereka yang tinggal di kota?

Angka boleh terus naik, algoritma boleh makin canggih, namun algoritma selalu membawa nilai dari siapa yang merancangnya. Ia bisa dirancang untuk efisiensi semata, atau untuk keberlanjutan, untuk eksploitasi atensi, atau untuk pemberdayaan. Di sinilah peran manusia menjadi krusial, bukan sebagai objek yang dikejar datanya, melainkan sebagai subjek yang menentukan arah.

Pada akhirnya masa depan ekonomi digital Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa mutakhir teknologinya, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang konsisten, apakah kita memilih inklusi daripada eksklusivitas, keberlanjutan daripada kecepatan, dan empati daripada sekadar optimasi. Pertanyaan terpentingnya tetap sederhana, bahkan terasa kuno, yaitu apakah di tengah kemajuan yang kian digital, kita masih cukup manusiawi untuk saling mengingatkan bahwa teknologi seharusnya melayani kehidupan dan bukan sebaliknya.

Mungkin di situlah ukuran kemajuan yang sesungguhnya bermula, karena sejauh apa pun ekonomi menjadi digital, ia tetap berpulang pada satu pertanyaan funddamenal soal ekonomi, yaitu tentang rasa, tentang makna, dan tentang siapa yang benar-benar kita ajak maju bersama.

Riri Satria adalah seorang pengamat teknologi digital dan ekonomi; dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia; Komisaris Utama sebuah BUMN di bidang Teknologi Digital; serta seorang aktivis sastra dan kebudayaan.