Yon Bayu

RILISID, Nasional — Oleh Riri Satria

Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta pada 12 Juni 2026 menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik. Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, penggunaan anggaran negara, program-program pemerintah, serta arah demokrasi di Indonesia. Berbagai spanduk dan orasi yang disampaikan menunjukkan adanya kegelisahan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak, pelemahan nilai tukar rupiah, serta berbagai kebijakan yang dinilai membebani keuangan negara. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi bahan diskusi luas di media massa, media sosial, dan ruang-ruang percakapan masyarakat.

Lima tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta tuntutan agar pemerintah mengakui kesalahan atas kebijakan yang dianggap bermasalah.

Berbagai laporan media menunjukkan bahwa tuntutan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berangkat dari kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan nasional. Kritik yang disampaikan mahasiswa pada dasarnya berpusat pada satu tema besar, yakni prioritas penggunaan sumber daya negara dalam situasi yang dianggap penuh tantangan.

Pemerintah memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Program-program yang menjadi sasaran kritik tetap dipertahankan dengan alasan memiliki manfaat jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi desa. Perbedaan pandangan kemudian muncul antara pihak yang menilai program-program tersebut sebagai investasi strategis dan pihak yang menganggapnya sebagai beban anggaran yang perlu dievaluasi. Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar soal menerima atau menolak suatu kebijakan, melainkan menyangkut pilihan prioritas dalam pengelolaan negara.

Mahasiswa dalam konteks ini tampak memainkan peran yang lebih luas daripada sekadar kelompok demonstran. Kehadiran mereka di jalanan dapat dipahami sebagai upaya memperkuat suara-suara yang telah lebih dahulu muncul di tengah masyarakat. Keluhan mengenai harga pangan, daya beli, lapangan pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi nasional sebenarnya telah menjadi pembicaraan sehari-hari di berbagai kalangan.

Aksi mahasiswa membuat berbagai isu tersebut memperoleh perhatian yang lebih besar sehingga menjadi agenda pembahasan nasional. Peran semacam ini telah berulang kali muncul dalam sejarah kehidupan demokrasi Indonesia sebagai kekuatan moral yang mengingatkan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, salah satu isu yang paling menarik perhatian adalah tuntutan untuk menghentikan apa yang oleh mahasiswa disebut sebagai militerisme di ranah sipil. Isu ini tidak muncul tanpa alasan. Sejumlah perkembangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perluasan peran militer dalam berbagai bidang pemerintahan di luar fungsi pertahanan tradisional.

Revisi Undang-Undang TNI, keterlibatan personel militer dalam sejumlah program nasional, serta bertambahnya ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki posisi tertentu di lembaga sipil telah memunculkan perdebatan di kalangan akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan pengamat politik. Kekhawatiran tersebut berangkat dari semangat Reformasi 1998 yang menempatkan supremasi sipil sebagai salah satu prinsip penting dalam kehidupan bernegara.

Pandangan mengenai persoalan tersebut tidaklah tunggal. Pihak yang kritis melihat adanya kecenderungan meningkatnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil yang berpotensi menggeser capaian reformasi. Pihak pemerintah dan para pendukungnya berpendapat bahwa Indonesia masih berada dalam kerangka demokrasi yang sehat, dengan pemilu yang kompetitif, parlemen yang dipilih rakyat, kebebasan berpendapat yang tetap terjaga, serta militer yang tetap berada di bawah otoritas sipil. Perdebatan kemudian tidak lagi berkisar pada apakah Indonesia telah kembali ke masa lalu, melainkan mengenai batas ideal antara efektivitas negara dan prinsip supremasi sipil dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah sering kali menjadi perhatian masyarakat karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung melalui kenaikan harga barang impor, biaya produksi, harga energi, serta berbagai kebutuhan lainnya. Situasi semacam ini berpotensi memperbesar beban masyarakat yang telah menghadapi tekanan biaya hidup. Kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi inilah yang membuat tuntutan mahasiswa mengenai efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan memperoleh relevansi yang semakin kuat.

Perdebatan mengenai penyebab pelemahan rupiah menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak pernah sesederhana yang dibayangkan. Sebagian pihak menilai bahwa tekanan terhadap mata uang nasional berkaitan dengan persepsi pasar terhadap kondisi fiskal negara dan besarnya kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah. Sebagian lainnya menegaskan bahwa faktor global memiliki pengaruh yang sangat besar, mulai dari kebijakan suku bunga Amerika Serikat, ketegangan geopolitik internasional, hingga pergerakan modal di pasar keuangan dunia. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang terus berubah.

Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang bermain di balik pelemahan rupiah juga sering muncul dalam situasi seperti ini. Aktivitas spekulasi memang merupakan bagian dari pasar keuangan internasional. Berbagai pelaku pasar dapat mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar yang terjadi. Akan tetapi, spekulasi biasanya bekerja lebih efektif ketika terdapat keraguan terhadap kondisi ekonomi atau kebijakan suatu negara. Faktor eksternal dapat memperbesar gejolak yang terjadi, tetapi ketahanan ekonomi domestik tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi tekanan tersebut. Penjelasan yang hanya bertumpu pada faktor eksternal maupun yang sepenuhnya menyalahkan kebijakan domestik sama-sama tidak cukup untuk menggambarkan persoalan secara menyeluruh.

Dalam situasi yang penuh tekanan seperti ini, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada kebijakan, tetapi juga pada kepemimpinan nasional. Muncul pula kritik mengenai frekuensi kunjungan Presiden ke luar negeri di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Secara objektif, kunjungan luar negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas seorang kepala negara. Diplomasi ekonomi, kerja sama investasi, perdagangan internasional, dan hubungan antarnegara merupakan aspek penting yang dapat memengaruhi kondisi nasional. Akan tetapi, politik tidak hanya berbicara mengenai substansi kebijakan, melainkan juga mengenai persepsi publik.

Ketika masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian ekonomi, dan pelemahan nilai tukar rupiah, sebagian warga berharap melihat kehadiran presiden yang lebih intens dalam menjelaskan situasi dan memberikan keyakinan bahwa negara sedang mengendalikan keadaan. Dalam kondisi seperti itu, kunjungan luar negeri yang sebenarnya memiliki tujuan strategis dapat dipersepsikan berbeda oleh masyarakat yang sedang mengalami kecemasan ekonomi. Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepergian presiden, melainkan menyangkut komunikasi kepemimpinan di tengah situasi yang sensitif.

Sorotan juga diarahkan kepada posisi wakil presiden. Secara konstitusional, kewenangan wakil presiden memang berbeda dengan kewenangan presiden. Banyak tugas yang dijalankan tidak selalu terlihat oleh publik. Akan tetapi, masyarakat modern cenderung menilai kepemimpinan bukan hanya dari pekerjaan yang dilakukan, melainkan juga dari kemampuan menghadirkan diri di tengah persoalan yang sedang berkembang. Ketika publik merasa kurang melihat peran wakil presiden dalam menjelaskan atau merespons berbagai persoalan nasional, muncul kesan adanya ruang kosong dalam komunikasi pemerintahan.

Persepsi-persepsi semacam itu kemudian bertemu dengan berbagai kritik lain yang telah berkembang sebelumnya. Pelemahan rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, perdebatan mengenai program-program pemerintah, isu supremasi sipil, serta pertanyaan mengenai efektivitas kepemimpinan nasional akhirnya membentuk satu rangkaian narasi yang saling berkaitan. Belum tentu seluruh kritik tersebut benar, sebagaimana belum tentu seluruh pembelaan pemerintah juga sepenuhnya tepat. Kenyataan yang dapat dilihat adalah adanya kegelisahan yang nyata di sebagian masyarakat mengenai arah perjalanan bangsa saat ini.

Perbedaan pandangan mengenai solusi tidak menghapus kenyataan bahwa sebagian besar isu yang diangkat mahasiswa juga menjadi perhatian masyarakat luas. Kesepakatan sering kali muncul pada tingkat persoalan, sedangkan perbedaan terjadi pada tingkat penyelesaian. Sebagian pihak menginginkan program-program pemerintah dihentikan atau dikurangi, sementara pihak lain mendorong perbaikan tata kelola tanpa menghapus tujuan jangka panjangnya. Negara perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan program besar di tengah tekanan ekonomi. Sebagian lainnya berpendapat bahwa justru dalam situasi sulit negara harus tetap berinvestasi untuk masa depan. Ruang perdebatan semacam ini merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis.

Demonstrasi mahasiswa tersebut pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai harga BBM, APBN, atau satu dua program pemerintah. Aksi tersebut menjadi pintu masuk bagi perbincangan yang lebih luas mengenai arah pembangunan nasional, kesehatan fiskal negara, daya beli masyarakat, posisi militer dalam kehidupan sipil, kualitas komunikasi kepemimpinan nasional, serta kemampuan Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Berbagai pertanyaan yang muncul sesudah demonstrasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengapa kebijakan tersebut dipilih dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan bangsa.

Peristiwa demonstrasi tersebut mengingatkan bahwa hubungan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan yang saling berhadapan secara permanen. Kritik dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diperbaiki. Pemerintah berkewajiban mendengarkan dan menjelaskan kebijakannya secara terbuka. Mahasiswa berkewajiban menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab dan berbasis argumentasi.

Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi sekaligus menilai berbagai kebijakan yang dijalankan. Kehadiran dialog yang jujur, terbuka, dan berlandaskan data menjadi harapan bersama agar berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat memperoleh perhatian yang memadai serta menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masa depan Indonesia.

Dalam perspektif tersebut, demonstrasi bukan sekadar bentuk penolakan terhadap kekuasaan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi yang membantu bangsa ini terus mengoreksi diri di tengah perubahan zaman yang semakin cepat dan penuh tantangan. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang mampu bertahan bukanlah bangsa yang bebas dari kritik, melainkan bangsa yang mampu mendengarkan kritik, mengolahnya menjadi bahan perbaikan, dan menjadikannya energi untuk memperkuat masa depan bersama.

Jakarta, 13 Mei 2026

Riri Satria adalah seorang dosen, pengamat teknologi digital dan ekonomi, serta seorang aktivis sastra dan kebudayaan.