oleh: Riri Satria

Beberapa hari terakhir publik Indonesia kembali dihadapkan pada istilah yang sebelumnya lebih sering beredar di ruang-ruang ekonomi dan perdagangan internasional, yaitu under-invoicing. Istilah ini merujuk pada praktik mencantumkan nilai barang dalam dokumen ekspor atau impor lebih rendah daripada nilai sebenarnya.

Di permukaan transaksi seperti ini tampak biasa saja karena seluruh dokumen formal tampak lengkap dan sah. Invoice tersedia, pembayaran dilakukan melalui jalur perbankan, barang benar-benar dikirim, dan kontrak perdagangan pun tampak legal.

Kerumitan muncul ketika nilai yang dicatat ternyata sengaja direkayasa agar lebih kecil dari harga sebenarnya demi mengurangi pajak, menekan kewajiban devisa, atau memindahkan keuntungan ke luar negeri.

Perhatian publik menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut dugaan praktik manipulasi ekspor yang nilainya mencapai sekitar USD 908 miliar selama periode 1991 hingga 2024. Angka tersebut setara ribuan triliun rupiah dan langsung memunculkan kegelisahan kolektif mengenai besarnya potensi kebocoran ekonomi nasional selama puluhan tahun.

Pemerintah menyebut praktik itu berkaitan dengan under-invoicing, transfer pricing, dan berbagai bentuk manipulasi perdagangan internasional lainnya. Perdebatan segera berkembang, terutama mengenai bagaimana angka sebesar itu dihitung dan sejauh mana seluruh nilai tersebut benar-benar mencerminkan persoalan ekonomi yang konkret.

Dalam praktik perdagangan global, manipulasi semacam ini sering melibatkan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya masih berafiliasi. Sebuah perusahaan di Indonesia dapat mengekspor barang kepada perusahaan lain di luar negeri yang sesungguhnya berada dalam grup usaha yang sama. Harga ekspor kemudian ditetapkan jauh di bawah harga pasar.

Keuntungan besar akhirnya muncul di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau pengawasan devisa yang lebih longgar. Mekanisme seperti ini berkaitan erat dengan praktik transfer pricing. Transfer pricing sendiri sebenarnya lazim dipakai perusahaan multinasional. Persoalan mulai muncul ketika harga transaksi tidak lagi mencerminkan prinsip kewajaran pasar dan sengaja dipakai untuk menghindari kewajiban perpajakan maupun pengawasan negara.

Kesulitan terbesar dalam mengungkap praktik semacam ini terletak pada sifatnya yang berada di wilayah abu-abu antara legalitas formal dan manipulasi ekonomi. Harga dalam perdagangan internasional memang tidak pernah benar-benar tunggal. Perbedaan kualitas barang, kontrak jangka panjang, biaya logistik, hingga dinamika pasar dapat membuat harga tampak bervariasi.

Situasi inilah yang sering dimanfaatkan untuk membangun pembenaran administratif. Sebuah perusahaan cukup mengatakan bahwa harga tersebut merupakan hasil kesepakatan bisnis yang sah. Otoritas pajak dan bea cukai kemudian harus bekerja jauh lebih keras untuk membuktikan apakah harga itu masih wajar atau sudah merupakan bentuk rekayasa sistematis.

Berbagai lembaga internasional sebenarnya telah lama menaruh perhatian pada praktik trade misinvoicing dan arus keuangan  lintas negara. Selisih data ekspor suatu negara dengan data impor negara mitra sering dipakai untuk memperkirakan potensi manipulasi perdagangan.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi persoalan ini. Negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, mineral, dan hasil tambang memang kerap menghadapi tantangan serupa. Nilai transaksi sektor-sektor tersebut sangat besar sehingga manipulasi kecil sekalipun dapat menghasilkan dampak finansial yang luar biasa ketika diakumulasikan selama puluhan tahun.

Perbincangan mengenai under-invoicing pada akhirnya bukan sekadar soal angka triliunan rupiah atau besarnya potensi kerugian negara. Persoalan ini memperlihatkan bagaimana sistem ekonomi global modern memungkinkan sebuah praktik tampak seolah legal di atas kertas, tetapi sekaligus menyimpan persoalan keadilan ekonomi yang serius. Negara memerlukan investasi dan perdagangan internasional, sementara perusahaan berusaha mencari efisiensi serta keuntungan sebesar mungkin.

Ketegangan di antara keduanya melahirkan ruang-ruang abu-abu yang sulit diawasi secara sempurna. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi global, batas antara kecanggihan bisnis, optimalisasi pajak, dan manipulasi sistem kadang hanya dipisahkan oleh interpretasi hukum dan kemampuan negara melakukan pengawasan.

(25 Mei 2026)