RILISID, NASIONAL — Oleh Riri Satria

Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika kita membicarakan krisis energi atau BBM. Di satu sisi, dunia sedang berisik oleh ketegangan geopolitik di Teluk Persia, harga minyak yang merangkak naik, dan bayang-bayang kelangkaan BBM yang perlahan masuk ke percakapan sehari-hari. Di sisi lain, kita duduk di depan layar, mengetik, bekerja, seolah-olah jarak fisik dari kantor tiba-tiba memiliki makna baru yang lebih luas daripada sekadar kenyamanan. Di situlah gagasan work from home atau WFN menemukan momentumnya kembali, bukan sebagai gaya hidup, melainkan sebagai respons terhadap krisis.

Indonesia tidak berdiri di ruang hampa. Kita adalah bagian dari sistem energi global. Sejak lama kita bukan lagi negara pengekspor minyak, melainkan pengimpor yang harus menanggung konsekuensi dari setiap gejolak harga di pasar dunia. Ketika konflik di Timur Tengah memanas, kita tidak hanya menyaksikannya dari layar, tetapi juga merasakannya dalam bentuk angka-angka yang pelan-pelan membebani APBN. BBM menjadi bukan sekadar komoditas, melainkan urat nadi yang menentukan stabilitas ekonomi.

Dalam lanskap seperti itu, WFH tampak seperti solusi yang sederhana, hampir terlalu sederhana. Hanya dengan tidak bepergian ke kantor, kita mengurangi konsumsi BBM. Tidak ada teknologi baru, tidak ada investasi besar, hanya perubahan kebiasaan. Namun justru di situlah letak kekuatannya dan sekaligus keterbatasannya.

Ketika kita mencoba menghitungnya dengan lebih jernih, angka-angka mulai berbicara dengan cara yang tenang tetapi tegas. Jika sebagian pekerja bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu, penghematan yang dihasilkan hanya sekitar 8.000 barel per hari, atau kira-kira 0,5% dari total konsumsi nasional. Ketika intensitasnya ditingkatkan menjadi dua hari, angkanya naik menjadi sekitar 16.000 barel per hari, mendekati 1%. Bahkan dalam skenario yang lebih agresif, tiga hari work from home hanya menghasilkan penghematan sekitar 24.000 barel per hari, atau sekitar 1,5% dari konsumsi nasional. Angka-angka itu, jika dilihat sepintas, terasa kecil dan hampir seperti bisikan di tengah kebisingan krisis.

Namun cerita berubah ketika WFH tidak berdiri sendiri. Ketika ia berjalan beriringan dengan kebijakan lain misalnya pembatasan kendaraan, peralihan ke transportasi publik, dan efisiensi logistik, maka dampaknya mulai berlipat, seperti riak yang saling bertemu dan menguat. Dalam simulasi yang lebih menyeluruh, kombinasi kebijakan ini mampu menghemat antara 97.000 hingga 165.000 barel per hari. Dalam persentase, itu setara dengan sekitar 6% hingga 10% dari total konsumsi BBM nasional.

Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang angka kecil yang nyaris tak terasa, tetapi tentang pergeseran yang cukup besar untuk mengubah tekanan pada sistem energi nasional.

Saya membayangkan angka-angka itu bukan sekadar statistik, tetapi sebagai sesuatu yang hidup: perjalanan-perjalanan yang tidak jadi terjadi, kemacetan yang perlahan berkurang, tangki-tangki BBM yang tidak jadi terkuras secepat biasanya. Ada semacam keheningan baru yang tercipta dari pengurangan itu yaitu keheningan yang mungkin tidak kita sadari, tetapi terasa dalam bentuk beban yang sedikit lebih ringan.

Dari sisi makro, implikasinya menjadi semakin nyata APBN. Selama ini subsidi dan kompensasi energi selalu menjadi salah satu beban terbesar dalam APBN. Ketika harga minyak dunia naik, beban ini ikut membengkak, sering kali memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan sulit. Dalam konteks ini, penghematan 97.000 hingga 165.000 barel per hari bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi juga soal ruang fiskal yang perlahan terbuka.

Jika diterjemahkan secara kasar, pengurangan konsumsi dalam skala itu dapat berarti penghematan miliaran dolar dalam biaya impor minyak dan subsidi energi. Setiap barel yang tidak kita konsumsi adalah biaya yang tidak perlu dikeluarkan negara. Anggaran yang sebelumnya terserap untuk menjaga harga BBM tetap stabil bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif sepeti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial. Dalam pengertian lain, penghematan itu adalah napas tambahan bagi APBN, ruang kecil yang memungkinkan negara tetap berdiri tegak di tengah tekanan global.

Namun tentu saja, semua ini tidak datang tanpa konsekuensi. WFH tidak bisa diterapkan pada semua sektor, pembatasan kendaraan tidak selalu populer, dan transportasi publik belum sepenuhnya siap menjadi tulang punggung di semua kota. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap kebijakan membawa komprominya sendiri. Tidak ada jalan yang sepenuhnya mulus.

Pada akhirnya saya melihat WFH dalam konteks ini bukan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai bagian dari upaya kolektif yang lebih besar. Ia mungkin hanya menyumbang 0,5% hingga 1,5% penghematan jika berdiri sendiri, tetapi menjadi jauh lebih berarti ketika ia menjadi bagian dari gerakan bersama yang mampu mencapai 6% hingga 10% pengurangan konsumsi energi.

Dari sesuatu yang kecil, ia tumbuh menjadi sesuatu yang cukup berarti. Ada kegelisahan yang sulit diabaikan ketika membayangkan krisis energi berlangsung hingga enam bulan. Indonesia mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, yang berarti dalam 180 hari kebutuhan kita bisa mencapai sekitar 288 juta barel. Namun cadangan operasional yang tersedia hanya cukup untuk 20 hingga 30 hari, atau sekitar 32 hingga 48 juta barel.

Selebihnya bergantung pada pasokan yang terus mengalir dari luar. Di titik ini, persoalan energi terasa bukan sekadar soal stok, melainkan soal waktu dan kelancaran aliran. Selama pasokan global tetap berjalan, sistem bisa bertahan, tetapi ketika aliran itu terganggu oleh konflik, kita mulai menyadari betapa tipisnya ruang aman yang kita miliki.

Dalam situasi seperti itu, upaya penghematan yang semula tampak kecil tiba-tiba menjadi berarti. WFH hanya mampu menghemat sekitar 8.000 hingga 24.000 barel per hari, atau sekitar 0,5% hingga 1,5% konsumsi nasional. Namun ketika digabungkan dengan pembatasan kendaraan, peralihan ke transportasi publik, dan efisiensi logistik, penghematan bisa melonjak menjadi 97.000 hingga 165.000 barel per hari, atau sekitar 6% hingga 10%. Jika dihitung selama enam bulan, total penghematan itu mencapai sekitar 17 hingga 29 juta barel, sebuah angka yang hampir setara dengan seluruh kapasitas stok nasional. Di sini, penghematan tidak lagi sekadar efisiensi, melainkan cara untuk memperpanjang umur sistem energi kita.

Namun bahkan dengan penghematan sebesar itu, kita tetap tidak sepenuhnya aman. Lebih dari 80 persen kebutuhan energi Indonesia masih bergantung pada pasokan yang harus terus datang dari luar. Jika gangguan global berlangsung serius, tekanan terhadap distribusi dan APBN tetap tak terhindarkan. Tetapi setidaknya dari langkah-langkah kecil itu, kita membeli waktu untuk beradaptasi, mencari alternatif, dan menjaga agar krisis tidak segera berubah menjadi kepanikan. Mungkin pada akhirnya, ketahanan bukan hanya tentang seberapa besar cadangan yang kita miliki, tetapi seberapa bijak kita mengelola apa yang ada, agar cukup membawa kita melewati masa yang tidak pasti.

Mungkin di situlah pelajaran yang paling pelan tetapi paling dalam. Bahwa krisis besar tidak selalu membutuhkan jawaban yang spektakuler. Kadang-kadang, ia hanya meminta kita untuk mengubah sedikit cara hidup kita, untuk melangkah sedikit lebih pelan, untuk mengurangi sesuatu yang selama ini kita anggap biasa. Dalam akumulasi dari hal-hal kecil itulah, kita menemukan kemungkinan untuk bertahan dan perlahan-lahan, memperbaiki keadaan.

Riri Satria adalah seorang pengamat teknologi digital dan ekonomi; dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia; Komisaris Utama sebuah BUMN di bidang Teknologi Digital; serta seorang aktivis sastra dan kebudayaan.