Perang Opini di Internet Mengancam Ketahanan Ideologi Negara, Jika …

“Kita sedang memasuki era peperangan berikutnya, yaitu perdebatan opini dan paradigma melalui diksi-diksi yang ditembakkan di mayantara. Sasarannya bukan raga, namun pikiran dan jiwa.

Daya destruktifnya mungkin perlahan, namun secara agregat mampu merusak hal yang paling mendasar dalam sebuah ketahanan negara, yaitu ideologi,” ujar Riri yang juga Staf Khusus Menko Politik dan Keamaman RI, melalui unggahan di akun Facebook, Rabu (6/5/2025). Rilisid telah diizinkan untuk mengutip pernyataannya.

Ideologi Pancasila, demikian Riri, memiliki makna besar dan juga printilan-printilannya. Ketahanan ideologi menjadi problem ketika ada pertarungan ideologi dunia seperti kapitalisme Barat, dan sosialisme Timur.

“Narasi dari perang ideologi kemudian menjadi bacaan di internet. Jika ideologi Pancasila tidak kuat, maka akan mengalami distorsi,” tegas Riri.

Oleh karenanya, Pancisila harus memiliki ketahan ideologi yang disesuaikan dengan era digital seperti sekarang. “Kita tidak bisa lagi mengajarkan Pancasila doktriner. Kesalahan di masa lalu, ideologi Pancasila diajarkan secara doktriner ala militer. Padahal ideologi harus berkembang, bisa dikritisi, dan yang paling penting membumi,” kata penyair yang telah menulis banyak buku, baik yang terkait teknologi maupun puisi.

Namun demikian, Riri menekankan, prinsip dasar ideologi harus tetap dijaga. Jangan terdistorsi oleh paham lain. Riri mencontohkan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Itu harga mati. Siapa pun yang hidup di Indonesia harus percaya Tuhan, tidak boleh atheis. Bahwa agamanya apa, tempat ibadahnya apa, itu printilannya. Bisa dijabarkan. Dalam konteks pertahanan idelogi, maka Ketuhanan Yang Maha Esa tidak boleh dibobol oleh paham atheis,” jelas doktor lulusan Paris School of Business, Perancis tersebut.

Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia, juga tidak boleh dibobol oleh sistem free market competion. Cara menjaganya tidak cukup hanya dengan doktrin, atau diskusi saja, tapi melalui kebijakan untuk mengatasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Salah satu persoalan keadilan sosial sekarang adalah disparitas harga antara Sabang dengan Marauke. Harga BBM, semen dan lain-lain di Merauke berbeda berkali-kali lipat dengan di Jawa. Penyebabnya biaya transportasi dan logistik mahal, padahal harga pokok manufakturnya sama.

Untuk mengatasinya, berarti harus ada infrastruktur ke Indonesia timur sehingga dapat memudahkan pengiriman barang serta menurunkan biaya transpotasi dan logistik. Misalnya tol laut yang pernah dicanangkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

“Keadilan sosial tidak akan terbentuk apabila masih ada perbedaan harga antar wilayah di Indonesia. Jangan sampai keadilan sosial dimaknai sebagai free fight competion sehingga muncul ungkapan, “salah kamu sendiri mengapa tinggal di ujung negeri, jadi harganya mahal”. Setiap warga bangsa, yang tinggal di kota maupun di desa, termasuk di ujung negeri, memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan, termasuk perlindungan harga barang yang setara,” urai Riri.

Riri mendukung adanya perdebatan opini dan dialektika, untuk mencari bentuk terbaik. Misal berdebat tentang model keadilan sosial. Hal itu sah-sah saja sepanjang masih dalam koridor keadilan sosial.

“Wacana yang tidak boleh dibuka dan diperdebatkan adalah boleh tidaknya atheis berkembang di Indonesia. Jika wacana itu diperdebatkan, nanti berkembang ke wacana lain, apakah boleh mengubah Pancasila dan seterusnya. Sekali lagi, iu tidak boleh. Itulah makna ketahanan ideologi di era digital. Tidak melarang diskusi, tetapi ada batasannya. Ideologi itu koridor. Jika suatu bangsa tidak ada koridor, pasti bubar,” ujar Komisaris Utama pada salah satu BUMN itu.

Ketahanan Pikiran

Jika negara harus memiliki ketahanan ideologi, demikian juga individu pengguna internet, termasuk sosial media. Sebab perang opini melalui unggahan di sosmed, memiliki sasaran melemahkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, mental dan semangat juang, serta teamwork.

“Menghadapi perang seperti ini memang susah, karena musuhnya tidak ketahuan secara fisik, melainkan tersembunyi di balik kata-kata, mulai dari yang kasar dan vulgar, sampai dengan yang halus,” kata Ketua Jagat Sastra Milenia (JSM) itu.

Maka ketahanan yang harus dibangun adalah ketahanan pikiran, ketahanan nilai-nilai dan prinsip, ketahanan mental, serta ketahanan fokus dan persistensi terhadap tujuan.

“Ketika kita sudah masuk ke dalam internet atau ruang siber, maka kita akan terhubung kepada banyak hal-hal baik seperti sumber informasi dan pengetahuan. Namun jangan lupa, sekaligus kita terhubung ke sebuah rimba raya yang disebut dengan dark territory yang penuh dengan ular dan serigala,” ujar Riri seraya menekankan agar ketika kita bmasuk ke dunia siber, maka harus memiliki ketahanan yang kuat, mulai dari diri sendiri atau individu, kelompok, bahkan negara.

Riri mengakui, netizen Indonesia mendominasi ranah internet. Sebab penduduk Indoensia sangat besar, lebih dari 280 juta. Yang terhubung ke internet juga besar. Meski RRC juga memiliki jumlah penduduk yang besar, namun ada pembatasan akses terhadap internet. Sementara orang Barat, seperti Amerika Serikat, tidak suka ngerumpi. Menurut Riri, netizen Indonesia, dan juga India, memang cukup dominan karena dikenal aktif bicara atau talk.

Kedua, Indonesia negera berkembang sehingga mengalami euforia adaptasi. Waktu yang dihabiskan (spend) untuk ngerumpi di internet, cukup lama dibanding Asia Tenggara lainnya. Hal itu terjadi karena Indonesia termasuk negara dengan budaya lisan. Yang diunggah di sosmed adalah kalimat-kalimat lisan (sehari-hari), bukan kalimat (dengan strktur dan kosakata) yang baik.

“Contohnya, ungkapan “ape lu!”, “pale lu” dan lain-lain. Jadi murni bahasa lisan yang diterjemahkan ke tulisan. Akibatnya ketika dibaca netizen lain mungkin menimbulkan persepsi berbeda. Bagi netizen di kultur A biasa saja, tapi tidak biasa di kultur B,” jelasnya.

Sesuatu yang ada di lokal, ketika diangkat ke global (internet), maka akan mengalami benturan budaya. Benturan itu semakin menarik ketika karena di di Indonesia ada ratusan bahasa daerah. Perbedaan perilaku, kultur dan bahasa bertemu dalam percakapan internet sehingga muncul label tidak sopan dan sebagainya.

“Justifikasi sopan atau tidak sopan base of kebiasaan kita. Jadi saya tidak setuju ketika ada lembaga yang mengatakan netizen kita tidak sopan ketika berinteraksi di internet. Sebab label tidak sopan disematkan secara subjektif karena adanya benturan budaya,” pungkas Riri.

Sumber : RILIS ID