oleh: Riri Satria

Ada sesuatu yang diam-diam berubah dalam peradaban kita sejak deepfake hadir ke tengah kehidupan sehari-hari. Dulu manusia memiliki satu pegangan terasa begitu alamiah, di mana apa terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga dianggap sebagai jejak realitas.

Sebuah foto adalah bukti. Sebuah video adalah kesaksian. Sebuah rekaman suara adalah kehadiran seseorang, bahkan ketika tubuhnya tidak berada di hadapan kita.

Kini seluruh kepastian itu mulai retak. Deepfake tidak sekadar menghadirkan gambar palsu, melainkan mengguncang hubungan kita dengan kebenaran itu sendiri.

Apa membuatnya terasa begitu mengganggu? Bagi saya bukan hanya kecanggihan teknologinya, melainkan sensasi emosional ditimbulkannya, yaitu rasa ragu yang masif. Kita hidup di zaman ketika seseorang dapat tampak berkata sesuatu tidak pernah ia ucapkan, dapat terlihat melakukan sesuatu tidak pernah ia lakukan, bahkan dapat “hadir” dalam sebuah peristiwa sama sekali tidak pernah terjadi.

Dalam konteks sosial, kerusakan pertama muncul berada pada tingkat kepercayaan antar manusia. Sebuah video palsu tentang seorang tokoh masyarakat seolah menghina kelompok tertentu misalnya, dapat menyulut kemarahan kolektif hanya dalam hitungan menit. Sebelum klarifikasi datang, luka sosial sudah terlanjur tercipta.

Contoh deepfake, ayangkan sebuah keluarga menerima video seolah menunjukkan salah satu anggotanya melakukan tindakan kriminal. Bayangkan seorang guru tiba-tiba tersebar videonya sedang mengucapkan hal-hal tidak pernah ia katakan. Bayangkan seorang pemimpin komunitas dibuat seakan-akan menyebarkan ujaran kebencian. Padahal semua itu rekayasa belaka alias kebohonga atau kepalsuan.

Pada saat seperti itu, deepfake tidak lagi menjadi isu teknologi, melainkan berubah menjadi tragedi sosial sangat manusiawi: hubungan rusak, rasa malu sulit tertanggungkan, serta kepercayaan mungkin tak akan pernah pulih sepenuhnya.

Di ranah politik bahayanya jauh lebih luas. Deepfake dapat menjadi instrumen propaganda amat efektif. Sebuah video palsu kandidat pemilu tampak mengakui korupsi, menghina rakyat, atau menyatakan keberpihakan pada ideologi tertentu dapat menggeser opini publik secara drastis.

Bahkan ketika masyarakat akhirnya mengetahui bahwa video tersebut palsu, efek emosional pertama sering kali sudah telanjur melekat. Rasa marah, kecewa, serta benci memiliki daya tahan lebih panjang dibanding koreksi faktual.

Penelitian Cristian Vaccari dan Andrew Chadwick (2020) dalam artikel "Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News" menunjukkan bahwa konten semacam ini memperbesar ketidakpastian publik sekaligus melemahkan kepercayaan terhadap media berita.

Saya kira ancaman paling kontemplatif berada pada wilayah ini adalah deepfake perlahan mengikis fondasi epistemik masyarakat. Kita tidak lagi bertanya, apa benar? melainkan masih bisakah sesuatu dipercaya? Pertanyaan kedua jauh lebih mengerikan.

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bukti visual, ruang publik pun dapat berubah menjadi ruang penuh keraguan bahkan kecurigaan. Segala sesuatu dapat dianggap rekayasa. Bahkan video asli pun bisa ditolak dengan satu kalimat sederhana, itu hanya deepfake.

Fenomena ini dikenal sebagai liar’s dividend, istilah diperkenalkan oleh Robert Chesney dan Danielle Citron (2019) dalam tulisan monumental "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security". Gagasan utamanya sangat mengkhawatirkan, di mana keberadaan deepfake justru memberi ruang bagi pelaku kebohongan untuk menyangkal kebenaran. Bukti asli pun menjadi mudah dibantah hanya dengan tuduhan palsu bahwa itu hasil rekayasa AI.

Secara kebudayaan, implikasinya pun sangat besar. Kita hidup dalam peradaban dibangun oleh arsip: foto sejarah, rekaman pidato, dokumentasi peristiwa, memori visual kolektif. Jika seluruh itu dapat dimanipulasi secara sangat meyakinkan, memori budaya kita sendiri menjadi rentan.

Tokoh sejarah dapat dibuat seolah mengucapkan sesuatu bertentangan dengan konteks zamannya. Seniman dapat “dihidupkan kembali” untuk menyampaikan pesan bukan miliknya. Nilai autentisitas karya seni pun mulai dipertanyakan.

Beberapa literatur telah membahas persoalan ini secara cukup mendalam. Robert Chesney dan Danielle Citron (2019) menegaskan bahwa ancaman terbesar bukan semata konten palsu, melainkan keruntuhan kepercayaan publik terhadap media visual.

Cristian Vaccari dan Andrew Chadwick (2020) melalui "Deepfakes and Disinformation" menunjukkan bagaimana deepfake memperbesar ketidakpastian serta memperlemah kepercayaan pada berita.

Sementara itu, Maria Pawelec (2022) dalam artikel "Deepfakes and Democracy (Theory): How Synthetic Audio-Visual Media for Disinformation and Hate Speech Threaten Core Democratic Functions" secara khusus mengulas ancaman terhadap demokrasi melalui erosi empati sosial serta kualitas deliberasi publik.

Secara personal, saya merasakan bahwa deepfake seperti menghadapkan manusia pada krisis eksistensial baru. Kita bukan hanya sedang bertarung melawan kebohongan, melainkan juga melawan simulasi realitas nyaris sempurna.

Ada kesedihan tertentu ketika menyadari bahwa wajah seseorang selama ribuan tahun menjadi simbol kehadiran, identitas, serta kejujuran, tiba-tiba kini dapat dipinjam oleh mesin untuk mengatakan apa saja.

Wajah manusia, dahulu sakral sebagai tanda diri, kini dapat diperdagangkan sebagai ilusi.

Pada akhirnya, bahaya terbesar deepfake bukan terletak pada kecerdasan buatannya, melainkan pada kemungkinan bahwa manusia kehilangan kemampuan untuk mempercayai sesamanya.

Bila kepercayaan itu runtuh, retak bukan hanya media, melainkan sendi-sendi kehidupan sosial, kebudayaan, bahkan peradaban itu sendiri.

Kita perlu memulai dari pendidikan kesadaran baru tentang kebenaran. Selama ini banyak orang masih hidup dengan naluri lama, kalau ada video, berarti benar. Kalau ada suara, berarti asli. Kalau ada foto, berarti bukti. Pola pikir seperti ini sudah tidak cukup lagi.

Masyarakat perlu membangun kebiasaan baru, jangan langsung percaya, jangan langsung marah, jangan langsung menyebarkan. Budaya ini harus menjadi refleks sosial.

Setiap kali melihat konten sensitif, misalnya pidato tokoh politik, video kekerasan, pengakuan seseorang, atau suara keluarga meminta uang, langkah pertama bukan bereaksi secara emosional, tetapi bertanya:

- sumbernya dari mana?

- akun pertama yang mengunggah siapa?

- media kredibel sudah memverifikasi atau belum?

- apakah ada tanda manipulasi visual atau audio?

UNESCO bahkan menyebut situasi ini sebagai "crisis of knowing", yaitu krisis tentang bagaimana manusia mengetahui sesuatu sebagai benar. Karena itu pendidikan hari ini tidak cukup mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga literasi epistemik, yakni kemampuan memahami bagaimana pengetahuan dibangun dan diverifikasi.

Kedua, membangun etika sosial verifikasi. Menurut saya, masyarakat harus belajar menunda respons. Sering kali deepfake menjadi berbahaya bukan hanya karena pembuatnya, tetapi karena masyarakat mempercepat penyebarannya.

Satu video palsu bisa menjadi kerusuhan sosial hanya karena ribuan orang membagikannya dalam beberapa menit. Maka etika baru yang harus dibangun adalah, verifikasi lebih cepat daripada emosi. Ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat filosofis. Peradaban runtuh bukan hanya karena teknologi jahat, melainkan karena manusia gagal mengendalikan impuls kolektifnya.

Ketiga, kita harus memperkuat institusi sosial dan komunitas. Keluarga, sekolah, kampus, media, komunitas agama, dan organisasi masyarakat harus menjadi benteng literasi. Sekolah misalnya perlu mengajarkan anak-anak bagaimana mengenali manipulasi gambar, suara sintetis, serta teknik disinformasi.

Penelitian terbaru menunjukkan intervensi literasi digital dapat meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali deepfake hingga sekitar 13% tanpa menurunkan kepercayaan terhadap informasi asli.

Ini sangat penting, karena tujuan kita bukan membuat orang paranoid terhadap semua hal, tetapi membuat mereka kritis tanpa kehilangan kemanusiaan.

Keempat, platform digital dan negara harus membangun infrastruktur perlindungan publik. Menurut saya, masyarakat tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Platform media sosial harus memiliki sistem label untuk konten sintetis, watermark AI, verifikasi sumber, serta respons cepat terhadap konten fitnah.

Berbagai kajian kebijakan di Eropa juga menekankan pentingnya pelabelan dan transparansi konten deepfake. Negara juga perlu memperkuat hukum mengenai:

- Pencemaran nama baik berbasis AI

- Pornografi non-konsensual

- Penipuan suara sintetis

- Manipulasi politik digital

Tanpa perlindungan hukum, masyarakat akan terus menjadi korban.

Kelima, yang paling mendalam menurut saya adalah membangun kembali nilai kemanusiaan. Pada akhirnya, deepfake bukan hanya soal gambar palsu. Ia menguji apakah manusia masih memiliki:

- Empati

- Kehati-hatian

- Tanggung jawab moral

- Rasa hormat terhadap martabat orang lain

Jika masyarakat kehilangan semua itu, maka yang lahir bukan hanya krisis informasi, tetapi krisis kemanusiaan. Kita akan hidup di dunia tempat orang mudah percaya fitnah, mudah menghancurkan reputasi sesama, mudah menertawakan penderitaan orang lain. Di situlah teknologi berubah menjadi ancaman peradaban.

Secara personal, saya merasa jawaban terdalamnya justru sederhana, kita harus memperlambat diri. Deepfake hidup dari kecepatan, kecepatan viral, kecepatan emosi, kecepatan amarah.

Manusia harus menjawabnya dengan kebijaksanaan yang lebih lambat: berpikir, memeriksa, merenung, baru bertindak. Barangkali justru di zaman seperti ini, kebijaksanaan kuno menjadi semakin relevan, jangan percaya sebelum tabayyun, jangan menghakimi sebelum memeriksa.

Kalau prinsip ini hidup kembali dalam masyarakat, kita bisa mencegah krisis teknologi berubah menjadi krisis peradaban.

--- Riri Satria ---