oleh: Riri Satria

Akhir-akhir ini saya sering mendengar sebuah istilah yang cukup menarik sekaligus menggelisahkan, yaitu greedy economy, atau yang jika diterjemahkan secara bebas dapat disebut sebagai ekonomi rakus. Istilah ini muncul dalam berbagai pembahasan, percakapan publik, diskusi akademik, hingga perbincangan di media.

Biasanya ia hadir ketika orang membicarakan tentang penguasaan sumber daya yang dianggap terlalu besar oleh kelompok atau pihak tertentu, baik dalam bentuk kekuasaan ekonomi, penguasaan lahan, konsentrasi kekayaan, maupun dominasi korporasi dalam sektor-sektor strategis.

Dari berbagai percakapan itu, terasa ada kegelisahan yang sama, bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam cara sumber daya dikelola dalam kehidupan ekonomi kita. Mungkin fenomena inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai greedy economy.

Secara sederhana, greedy economy merujuk pada suatu kondisi ketika dorongan untuk mengakumulasi keuntungan menjadi begitu dominan hingga melampaui pertimbangan etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan keuntungan sering dianggap sebagai tujuan utama, sementara kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, keseimbangan sosial, dan kelestarian alam menjadi hal yang kurang diperhatikan.

Ekonomi seolah bergerak mengikuti logika yang sangat dingin yaitu siapa yang memiliki modal dan kekuasaan lebih besar, dialah yang menguasai sumber daya lebih besar pula.

Kritik terhadap kecenderungan seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah pemikiran sosial. Sejak lama para pemikir telah mencoba memahami bagaimana sistem ekonomi dapat menghasilkan ketimpangan yang tajam. Dalam analisis tentang akumulasi kapital misalnya, Karl Marx pernah menunjukkan bagaimana kekayaan dapat terkonsentrasi pada kelompok kecil dalam masyarakat.

Sementara itu para pemikir dari Frankfurt School seperti Jürgen Habermas mengingatkan bahwa rasionalitas ekonomi yang terlalu berorientasi pada efisiensi dan keuntungan dapat mendominasi kehidupan sosial dan mengabaikan dimensi kemanusiaan.

Fenomena greedy economy biasanya dapat dikenali dari beberapa gejala yang cukup nyata. Salah satunya adalah konsentrasi kekayaan yang sangat tinggi pada segelintir kelompok ekonomi. Dalam banyak negara, kita sering melihat bagaimana sebagian kecil orang atau korporasi menguasai sumber daya yang sangat besar, sementara sebagian besar masyarakat hanya memperoleh bagian yang jauh lebih kecil dari kue ekonomi.

Gejala lain dapat terlihat dalam eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, penebangan hutan besar-besaran, pertambangan yang merusak lingkungan, atau eksploitasi sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan. Dalam situasi seperti itu, keuntungan ekonomi mungkin meningkat dalam jangka pendek, tetapi biaya ekologis dan sosialnya sering kali harus ditanggung oleh generasi yang lebih panjang.

Kita juga dapat melihat gejala ekonomi rakus dalam praktik spekulasi finansial yang berlebihan, seperti yang pernah terjadi menjelang Global Financial Crisis. Pada masa itu banyak lembaga keuangan mengejar keuntungan besar melalui instrumen keuangan yang sangat kompleks dan berisiko tinggi. Ketika sistem tersebut runtuh, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku pasar, tetapi juga oleh jutaan orang biasa yang kehilangan pekerjaan dan rumah.

Namun setiap kali mendengar istilah greedy economy, saya sering berpikir bahwa jika ada ekonomi yang rakus, seharusnya ada pula lawannya. Bagi saya pribadi, lawan dari ekonomi rakus itu adalah ekonomi yang berkeadilan atau ekonomi yang berkemanusiaan. Sebuah ekonomi yang tidak semata-mata mengejar akumulasi keuntungan, tetapi menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama.

Dalam ekonomi yang berkeadilan, aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa besar pertumbuhan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa luas kesejahteraan itu dibagikan kepada masyarakat. Ekonomi bukan sekadar soal angka-angka statistik, grafik pertumbuhan, atau nilai investasi yang terus meningkat.

Ekonomi pada akhirnya adalah tentang kehidupan manusia, tentang pekerjaan yang layak, kesempatan yang adil, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kemungkinan bagi setiap orang untuk hidup dengan martabat.

Gagasan tentang ekonomi yang berkeadilan ini sebenarnya memiliki akar yang sangat kuat dalam falsafah bangsa Indonesia. Dalam dasar negara Pancasila, terutama pada sila kelima, terdapat prinsip yang sangat jelas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa ekonomi seharusnya tidak hanya menjadi mekanisme pasar yang bekerja secara otomatis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil, beradab, dan manusiawi.

Karena itu saya percaya bahwa ekonomi yang sehat seharusnya tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan bermartabat. Ia tidak boleh dikuasai oleh keserakahan yang menumpuk kekayaan pada segelintir pihak, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan bersama.

Dalam pengertian inilah ekonomi menjadi bagian dari proyek peradaban manusia, sebuah usaha kolektif untuk membangun kehidupan yang lebih adil, lebih seimbang, dan lebih manusiawi bagi semua, bukan mengikuti nafsu primitif greedy aconomy.

--- Riri Satria ---