Ringkasan wawancara saya oleh DAAI TV, Kamis 8 Januari 2026

--- Jika pengguna media sosial melarang aplikasi pihak ketiga untuk mengolah data mereka, apakah itu berpengaruh terhadap respons AI? ---

Di tengah meningkatnya kesadaran soal privasi digital, semakin banyak pengguna media sosial memilih untuk melarang aplikasi pihak ketiga mengolah data pribadi mereka. Tentu muncul pertanyaan turunan, apakah keputusan ini membuat AI menjadi kurang cerdas dalam merespons? Menurut saya jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak, tidak sesimpel pilihan biner hitam putih seperti itu.

Ketika akses data pribadi dibatasi, AI memang kehilangan bahan bakar penting untuk memahami konteks pengguna secara mendalam. Proses pembelajarannya dalam bentuk machine learning atau bahkan deep learning tentu akan terganggu.  AI menjadi kurang mampu memberi rekomendasi yang sangat spesifik, membaca kebiasaan harian, atau menyesuaikan gaya bahasa berdasarkan riwayat personal. Respons AI pun terasa lebih umum, lebih netral, lebih datar, dan kurang pas secara personal.

Namun di sisi lain penting juga untuk dipahami bahwa generative AI modern tidak bekerja seperti mata-mata intelijen yang mengintip data pribadi satu per satu. Sebagian besar AI bekerja berdasarkan model yang telah dilatih sebelumnya, bukan dengan mengakses data individu secara langsung saat merespons. Jadi meski personalisasi berkurang, fungsionalitas dasar AI tetap berjalan, namun memang menjadi tidak spesifik, hanya secara umum dan global. Ini mirip dengan manusia yang tidak dikasih akses pengetahuan spesifik, maka dia akan menjawab yang umum-umum atau garis besar saja.

Larangan terhadap aplikasi pihak ketiga justru lebih berdampak pada sistem berbasis personalisasi real-time, seperti iklan, feed media sosial, atau rekomendasi konten, namun tidak begitu terasa untuk AI yang bersifat umum dan dialogis. Dengan kata lain, ketika data ditutup, AI tidak menjadi bodoh. Ia hanya menjadi lebih generik, lebih berhati-hati, dan kurang intim. Ini adalah sebuah konsekuensi yang, bagi banyak orang, justru terasa sebagai harga yang layak demi privasi. Itu bisa saja, namun pilihan ada di tangan kita.

 --- Apakah ada cara yang paling valid untuk mencegah AI ini menggunakan data pribadi pengguna media sosial? ---

Keinginan untuk sepenuhnya melindungi data pribadi dari AI adalah hal yang wajar. Namun kenyataannya tidak ada cara yang benar-benar absolut atau paling valid. Saat ini yang ada adalah serangkaian langkah realistis untuk meminimalkan risiko.

Pada level individu perlindungan dimulai dari hal-hal sederhana yaitu mengatur privasi secara ketat, menolak izin aplikasi yang tidak perlu, membatasi unggahan data sensitif, dan memilih platform yang memberi opsi jelas untuk tidak menggunakan data pengguna sebagai bahan pelatihan AI. Ini bukan solusi sempurna, tetapi setidakna merupakan bentuk kendali paling dasar yang masih berada di tangan manusia sebagai pengguna.

Pada level platform, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Transparansi menjadi kunci, misalnya data apa yang dikumpulkan, untuk apa, dan bagaimana diproses. Persetujuan pengguna seharusnya dirancang sejak awal atau istilahnya consent by design, bukan disembunyikan dalam dokumen panjang yang jarang dibaca. Audit independen terhadap praktik AI juga mutlak diperlukan agar janji etika tidak berhenti di atas kertas. Bahkan menurut saya, jika diperlukan pemerintah biasa turut campur melalui semacam Dewan AI Nasional untuk melindungi warga negara.

Menurut saya perlindungan paling valid justru berada di level struktural yaitu regulasi. Aturan seperti GDPR di Uni Eropa atau UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia memberi hak kepada warga untuk mengetahui, menolak, menarik kembali, bahkan menghapus data mereka. Prinsipnya adalah data minimization yaitu mengumpulkan hanya data yang benar-benar diperlukan. Ini menjadi fondasi penting.

Namun tanpa payung hukum yang kuat, semua upaya individu akan selalu bersifat parsial. Perlindungan data bukan hanya soal pilihan personal, melainkan soal relasi kuasa antara warga, platform, dan negara.

--- Saat ini tengah berkembang isu dan diskusi publik terkait kehadiran Grok AI yang disalahgunakan untuk konten pornografi. Apa yag haru dilakukan oleh  masyarakat? ---

Isu penyalahgunaan Grok AI untuk menghasilkan konten pornografi memicu perdebatan luas. Ini bahkan bukan hanya Grok, melainkan yang lain juga ada. Namun menyederhanakan masalah ini sebagai “AI yang kebablasan” justru menyesatkan. Menurut saya ini tidak tepat. Masalah utamanya bukan pada kecerdasan mesin atau sistem AI itu sendiri, melainkan pada tata kelola teknologi dan literasi publik.

AI pada dasarnya adalah alat, ia benda mati. Sama seperti teknologi jadul seperti pisau dapur, bisa dipakai untuk memotong bahan makanan aau menusuk orang lain. Pisau dapau dibuat untuk tujuan baik, namun ketika disalahgunakan, maka dia menjadi berbahaya. Begitu juga dengan teknologi nuklir, bisa memberikan energi listrik yang sangat besar kepada manusia, bisa juga untuk membuat bom. Ini selalu ada dua sisi yang berlawanan.

Ketika teknologi termasuk AI digunakan untuk tujuan bermasalah, penyebabnya sering kali kombinasi dari desain sistem yang terlalu permisif, tata kelola yang tidak jelas, moderasi yang lemah, serta niat pengguna yang memang ingin menyalahgunakan teknologi alias tidak memiliki etika.

Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya menyalahkan AI atau pengembangnya. Justru yang kita butuhkan adalah tekanan publik yang konsisten, senantiasa menuntut transparansi soal batasan konten, mekanisme moderasi, dan tanggung jawab pengelola platform. Kebebasan berekspresi tidak bisa dijadikan tameng untuk membiarkan eksploitasi, terutama pornografi dan deepfake seksual. Itu sangat salah kaprah.

Literasi digital juga menjadi medan penting. Publik perlu memahami bahwa AI bisa dimanipulasi, dan tidak semua output AI bersifat netral atau aman. Pendidikan harus mampu membedakan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran etika.

Di sisi lain, negara tidak bisa absen. Regulasi yang tegas terhadap pornografi ilegal, eksploitasi berbasis AI, dan kewajiban safety by design pada model AI publik harus ditegakkan. Sementara itu, komunitas dan akademisi berperan mengawal diskursus agar tidak jatuh pada kepanikan moral, tetapi tetap kritis terhadap desain sistem. Intinya adalah bahwa AI yang “liar” bukan karena terlalu cerdas, melainkan karena kurang diatur dan kurang diawasi.

Ketiga isu di atas  memperlihatkan satu benang merah yaitu tantangan terbesar AI hari ini bukanlah kemampuan teknologinya, melainkan bagaimana relasi kuasa antara data, teknologi, dan manusia dibentuk. Jika masyarakat pasif, AI akan mengikuti logika pasar dan sensasi.

Namun jika masyarakat kritis dan terlibat, AI dapat diarahkan menjadi teknologi yang bertanggung jawab untuk mendukung manusia, dan bukan sekadar canggih, tetapi juga etis.

(Riri Satria - 8 Januari 2026)