Pada awal kemunculannya, media sosial sering dipandang sebagai ruang bermain, yaitu tempat berbagi foto, cerita ringan, dan obrolan tanpa beban. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kita menyadari bahwa media sosial tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih serius, bahkan jauh lebih berkuasa,  bukan sekadar medium komunikasi, melainkan telah menjelma menjadi alat kontrol sosial yang amat efektif, meski sering kali tak kita sadari sepenuhnya.

Saya sering merenung, betapa sebuah video berdurasi beberapa detik yang direkam dengan ponsel sederhana bisa mengguncang institusi besar. Kita sudah berkali-kali menyaksikan aparat yang bertindak semena-mena di ruang publik, seperti di jalan, di kantor layanan, atau di tempat umum lainnya, lalu aksinya terekam dan tersebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, bahkan menit, publik bereaksi. Tekanan datang bertubi-tubi. Ujung-ujungnya sanksi dijatuhkan oleh institusi yang menaunginya. Sesuatu yang mungkin dulu akan tenggelam dalam laporan resmi yang tak pernah selesai, kini tak bisa lagi disembunyikan.

Hal serupa juga terjadi pada masyarakat biasa. Ada orang yang merasa jagoan di jalanan, bertindak kasar, merasa kebal hukum. Namun kamera tak pernah tidur. Sekali viral, wajah yang semula garang berubah pucat. Aparat keamanan bergerak, proses hukum berjalan. Media sosial menjelma menjadi cermin besar yang memantulkan kembali perilaku kita ke hadapan publik.

Dalam ilmu sosiologi konsep kontrol sosial merujuk pada cara masyarakat mengatur perilaku anggotanya agar tetap selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. Pakar sosiologi Emile Durkheim menyebut bahwa keteraturan sosial tidak hanya dijaga oleh hukum tertulis, tetapi juga oleh tekanan moral kolektif. Media sosial adalah manifestasi baru dari “kesadaran kolektif” (collective conscience) itu, yang hadir dalam bentuk digital, masif, dan sering kali emosional.

Satu hal yang lebih menarik adalah ketika media sosial menyorot gaya hidup aparat pemerintahan yang tampak tak wajar. Pamer kemewahan, flexing kekayaan, unggahan yang mungkin dimaksudkan sebagai kebanggaan pribadi, justru menjadi pintu masuk kecurigaan publik. Dari sana, tekanan mengalir, desakan muncul, dan aparat penegak hukum termasuk KPK mulai menelusuri. Lagi-lagi, media sosial menjadi pemantik awal dari mekanisme kontrol yang lebih formal.

Di titik ini, kita melihat bagaimana masyarakat luas, yang sebelumnya pasif, berubah menjadi semacam pressure group. Mereka tidak memegang kewenangan hukum, tetapi suara kolektif mereka mampu memaksa pihak berwenang untuk bertindak. Inilah yang sering disebut sebagai trial by netizen. Sebuah pengadilan informal, yang kadang terasa kejam, kadang terasa adil, tetapi hampir selalu berisik.

Nah, di sinilah kegamangan itu muncul. Kontrol sosial tidak selalu berarti keadilan. Media sosial  menjadi arena perdebatan wacana yang panas: tesis berhadapan dengan antitesis, kelompok menekan kelompok lain, dan masing-masing merasa paling benar. Jika tidak dikelola dengan kedewasaan dan kebijaksanaan, benturan ini dapat menjelma menjadi konflik horizontal. Polarisasi mengeras, empati menipis, dan kebenaran sering kali kalah cepat oleh emosi.

Media sosial juga menjadi arena pertarungan wacana, gagasan, pemikiran, dan bahkan berdialektika. Jurgen Habermas pernah membayangkan ruang publik sebagai tempat dialog rasional demi kepentingan bersama. Ironisnya, ruang publik digital kita sering justru dipenuhi teriakan, bukan percakapan. Tesis berhadapan dengan antitesis, tetapi bukan untuk mencari sintesis, melainkan untuk saling menjatuhkan. Ketika pressure group bertemu pressure group tandingan tanpa etika diskursus, potensi konflik horizontal menjadi nyata, bahkan bisa mengerikan.

Saya pribadi kerap merasa ambivalen. Di satu sisi, saya bersyukur media sosial memberi ruang bagi suara yang dulu tak terdengar. Ia memberi harapan bahwa kekuasaan tak lagi sepenuhnya satu arah. Tetapi di sisi lain, saya juga khawatir melihat betapa mudahnya opini berubah menjadi amukan, dan kritik berubah menjadi persekusi. Ini yang dimakssud dengan media sosial itu ibarat pisau bermata dua.

Media sosial memang dahsyat. Ia bisa menjadi alat pembebasan, sekaligus alat penghancuran. Ia bisa menggerakkan people movement untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga bisa menyalakan api kebencian yang sulit dipadamkan. Semua kembali pada cara kita menggunakannya.

Barangkali harapan yang paling masuk akal adalah harapan yang sederhana agar  kita menggunakan media sosial dengan kesadaran moral. Menjadikannya sarana kontrol sosial untuk kebaikan bersama, bukan untuk kejahatan. Menggunakannya untuk mengawasi kekuasaan, bukan untuk menyebar hoaks. Memakainya untuk menyuarakan kritik, bukan ujaran kebencian.

Karena pada akhirnya, media sosial hanyalah alat. Yang menentukan arah dan dampaknya adalah kita, yaitu manusia di balik layar, dengan segala niat baik dan sisi gelap yang kita miliki.

(RS - Des 2025)