oleh: Riri Satria

Ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai persoalan pasar saham Indonesia dan usulan reklasifikasi oleh MSCI (Morgan Stanley Capital International), saya menangkap pesan yang penting, Indonesia tidak perlu takut menghadapi tekanan dari pihak mana pun.

Bagi saya, persoalan ini bukan sekadar tentang keberanian seorang presiden, melainkan juga tentang harga diri dan kedaulatan ekonomi sebuah bangsa. Indonesia memiliki perekonomian besar, sumber daya melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta potensi pertumbuhan yang tidak kecil. Kita tentu perlu menjaga kepercayaan investor internasional, tetapi bukan berarti harus menerima begitu saja setiap penilaian dari luar.

Lembaga internasional, sebesar apa pun pengaruhnya, tetap dapat dimintai penjelasan, dipertanyakan metodologinya, dan diuji kewajaran keputusannya. Kita perlu terbuka terhadap kritik, tetapi keterbukaan tidak sama dengan menyerahkan penilaian terhadap diri kita sepenuhnya kepada pihak lain.

Saya perlu mengatakan sejak awal bahwa saya bukan ahli pasar modal, bukan analis investasi, dan bukan pula pakar persahaman. Saya memahami bahwa persoalan bursa saham memiliki mekanisme teknis yang rumit dan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan perasaan atau keberpihakan nasional. Namun, setidaknya saya memahami kulit-kulitnya dan mengikuti persoalan ini dari sudut pandang tata kelola, strategi, serta dampaknya terhadap perekonomian.

Dari sudut pandang tersebut, saya merasa usulan MSCI untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market langsung menjadi Standalone Market terkesan berlebihan. Saya tidak menutup mata terhadap persoalan transparansi kepemilikan saham, kejelasan free float, konsentrasi kepemilikan, maupun integritas transaksi yang memang harus diperiksa dan dibenahi jika terdapat kelemahan.

Akan tetapi, mengakui adanya persoalan tidak berarti kita harus menerima begitu saja penilaian yang dampaknya begitu besar. Menurut saya, pertanyaan mendasarnya adalah apakah persoalan yang ditemukan benar-benar cukup berat untuk membenarkan penurunan status sedrastis itu. Jika kompetisi sepak bola dijadikan analogi, perpindahan dari Emerging Market ke Standalone Market terasa bukan sekadar turun ke liga yang lebih rendah, melainkan seperti dikeluarkan dari sistem liga resmi dan masuk ke kelas yang jauh di bawahnya, yang dalam bahasa sehari-hari mungkin kita sebut liga tarkam.

Tentu saja, ini hanya analogi untuk menggambarkan kesan mengenai besarnya penurunan, bukan definisi teknis klasifikasi pasar modal. Justru karena konsekuensinya besar, keputusan semacam ini seharusnya memiliki dasar yang sangat jelas dan proporsional.

Sejumlah analis pasar juga menilai usulan tersebut sebagai langkah yang tidak biasa dan berada di luar perkiraan mereka. Ada yang sebelumnya memperkirakan bahwa jika penurunan status memang terjadi, kategori Frontier Market lebih mungkin menjadi skenario yang dipertimbangkan. Pandangan para analis ini tidak otomatis membuktikan bahwa MSCI keliru. Namun, setidaknya hal itu menunjukkan bahwa tingkat keparahan usulan tersebut layak diperdebatkan. MSCI tentu memiliki metodologi dan pertimbangannya sendiri, tetapi Indonesia juga berhak meminta penjelasan yang lebih terperinci mengenai indikator, bukti, dan alasan yang digunakan.

Mengapa persoalan yang ditemukan dianggap sedemikian berat sehingga kategori Frontier Market pun dinilai tidak memadai? Apakah penilaian tersebut telah mempertimbangkan keseluruhan kondisi pasar modal Indonesia secara proporsional? Pertanyaan-pertanyaan ini layak diajukan tanpa harus terlebih dahulu menuduh adanya konspirasi atau niat buruk.

Jika ada pihak yang mengambil keuntungan dari gejolak pasar atau melakukan manipulasi, hal itu harus diselidiki berdasarkan bukti. Sebaliknya, jika terdapat aspek penilaian MSCI yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, pemerintah dan otoritas pasar modal perlu membantahnya dengan data yang kuat.

Karena itu, saya memahami pesan Presiden Prabowo bahwa Indonesia tidak perlu takut. Namun, keberanian tidak cukup diwujudkan melalui retorika. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia perlu memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola, memastikan perdagangan berlangsung secara adil, serta membangun dialog yang tegas dan terukur dengan MSCI. Kita tidak perlu menjadikan MSCI sebagai musuh, tetapi kita juga tidak perlu menganggap setiap keputusannya sebagai kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan.

Saya mungkin bukan ahli pasar modal, tetapi sebagai warga negara yang mengikuti persoalan ini, saya merasa wajar jika muncul pertanyaan tentang proporsionalitas penilaian tersebut. Jangan sampai kelemahan yang memang perlu dibenahi menjadi alasan bagi sebuah keputusan yang dampaknya jauh melampaui persoalan awalnya. Jika ada kekurangan, mari kita perbaiki. Jika ada penilaian yang tidak tepat, mari kita sanggah dengan data.

Kedaulatan ekonomi bukan berarti menolak kritik, melainkan kemampuan untuk menilai kritik secara jernih, memperbaiki diri secara sungguh-sungguh, dan mempertahankan kepentingan nasional dengan kepala tegak. Indonesia tidak perlu takut. Kita hanya perlu memastikan bahwa keberanian kita ditopang oleh pengetahuan, argumentasi, dan bukti yang tidak mudah dipatahkan.