Beberapa waktu terakhir, saya membaca sebuah laporan yang membuat dada terasa berat. Ada ribuan lulusan perguruan tinggi—bahkan hingga puluhan ribu—yang kini masuk kategori discouraged workers: mereka yang berhenti mencari pekerjaan bukan karena malas, melainkan karena merasa peluangnya terlalu tipis. Mereka sudah mencoba, sudah mengetuk pintu ke sana kemari, sudah memperbarui CV berkali-kali, bahkan mengikuti pelatihan daring yang tak terhitung jumlahnya—namun tetap tidak menemukan ruang untuk masuk ke pasar kerja yang mereka impikan.

Dalam Labor Market Brief terbaru (Volume 6, Nomor 11, November 2025), LPEM FEB UI mencatat angka yang cukup menyentak: sekitar 45 ribu lulusan S1 dan lebih dari 6 ribu lulusan S2–S3 kini berada dalam kategori itu—mereka menyerah karena merasa tidak ada lagi celah untuk masuk ke dunia kerja.

Angka ini mengusik nalar sekaligus perasaan. Banyak dari kita selama ini berasumsi bahwa keputusasaan dalam mencari kerja hanya dialami mereka yang pendidikannya rendah. Tetapi data ini membalikkan anggapan tersebut. Ternyata, gelar tinggi tidak selalu membawa ruang aman di dunia kerja; bahkan mereka yang sudah berjuang sampai S2 atau S3 pun bisa tersesat di lorong panjang pasar tenaga kerja.

Secara internasional, lembaga seperti ILO dan Bank Dunia sering menyebut discouraged workers sebagai indikator dini kerentanan pasar tenaga kerja. Meskipun jumlahnya terlihat kecil, pola kemunculannya kerap menjadi sinyal bahwa ada yang rapuh dalam dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Kelompok ini meningkat ketika akses terhadap pekerjaan yang layak semakin terbatas, ketika mobilitas sosial menurun, ketika layanan penempatan kerja stagnan, atau ketika kesenjangan keterampilan (skills mismatch) berkembang lebih cepat daripada respons kebijakan. Dengan kata lain, angka yang kecil bukan berarti persoalannya kecil. Ia lebih mirip retakan halus di dinding rumah—nyaris tak terlihat, tapi menandai kerusakan struktur yang lebih besar.

Yang lebih mengkhawatirkan: naiknya kelompok discouraged workers kerap muncul sebelum stagnasi partisipasi angkatan kerja atau meningkatnya informalitas. Ini bukan sekadar statistik. Ini alarm.

Lalu, pertanyaan yang muncul adalah: di mana letak persoalannya? Apakah lapangan kerjanya tidak ada? Apakah pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat kesempatan kerja mandek? Apakah kompetensi lulusan kita merosot? Apakah kampus kini terlalu mudah memberi gelar? Atau… apakah AI benar-benar mulai mengambil alih pekerjaan manusia?

Jawabannya tidak sesederhana menunjuk satu pihak. Persoalannya lebih mirip jaring kusut—banyak simpul yang saling menarik.

Di sinilah insight ekonomi membantu kita melihat gambaran besarnya.

1. Pertumbuhan produktivitas tidak sejalan dengan pertumbuhan pekerjaan

Ekonomi kita mengalami digitalisasi dan otomatisasi di banyak sektor. Produktivitas naik, tetapi tidak selalu menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja. Bahkan, beberapa sektor justru bisa menghasilkan output yang lebih besar dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit—a phenomenon economists call jobless growth.

2. Struktur industri kita belum ramah lulusan berpendidikan tinggi

Sebagian besar pekerjaan di Indonesia masih berada di sektor perdagangan informal, manufaktur ringan, dan jasa sederhana. Sektor ini tidak banyak menyerap lulusan S1–S3 yang memiliki aspirasi kompetensi tinggi.

Sementara itu, sektor padat keterampilan—teknologi, riset, kesehatan modern, keuangan, data—memang tumbuh, namun kecepatannya kalah jauh dibanding jumlah lulusan baru setiap tahun. Hasilnya: antrian panjang yang bergerak sangat pelan.

3. Fenomena overeducation yang semakin melebar

Kini bukan hanya lulusan S1 yang merasa pekerjaannya tidak sesuai tingkat pendidikan—lulusan S2 dan S3 pun mulai menumpuk dalam kategori yang sama. Banyak dari mereka memilih berhenti mencari kerja daripada menerima pekerjaan yang dianggap “tidak layak” bagi tingkat pendidikan dan pengorbanan finansial yang sudah mereka keluarkan. Secara ekonomi, pilihan ini sering dianggap irasional—tetapi secara manusiawi, sangat mudah dipahami.

4. Kegagalan informasi pasar tenaga kerja (market information failure)

Birokrasi pasar tenaga kerja kita masih tertutup. Perusahaan tidak transparan tentang kebutuhan keterampilan dan jalur karier; pencari kerja tidak punya akses informasi yang lengkap untuk memahami arah pertumbuhan industri. Akibatnya, ada ribuan lowongan yang tidak terisi, tetapi juga ribuan lulusan yang merasa tidak ada pekerjaan untuk mereka. Ini bukan sekadar mismatch keterampilan—ini mismatch informasi.

5. Pergeseran dunia kerja yang lebih cepat daripada respons kebijakan

Dunia kerja global sedang memasuki era kerja fleksibel, hibrida, gig economy, dan pekerjaan berbasis proyek. Namun kurikulum kampus, lembaga pelatihan, dan kebijakan ketenagakerjaan masih bertumpu pada paradigma lama: kerja tetap, jam tetap, kantor fisik. Transisinya tidak seimbang. Lalu siapa yang tertinggal? Lulusan baru!

6. Biaya pencarian kerja yang semakin tinggi

Dalam ekonomi tenaga kerja, ada istilah job search cost—biaya waktu, tenaga, uang, transportasi, sertifikasi, bahkan kesehatan mental. Ketika peluang kecil sementara biaya pencarian tinggi, keputusan berhenti mencari pekerjaan sering kali justru rasional secara ekonomi, namun  tetap menyakitkan secara personal.

7. AI bukan hanya menggantikan pekerjaan, hanya menggantikan tugas dalam pekerjaan

AI tidak menghapus profesi seluruhnya, tetapi ia menghapus atau mengubah tugas-tugas tertentu. Akibatnya, pekerjaan yang dulu bisa dilakukan lulusan umum kini menuntut kemampuan analitik, digital, dan koordinasi dengan sistem cerdas. Ketika tuntutan berubah tetapi keterampilan tidak ikut berubah, yang muncul adalah jurang ketidakmampuan yang membuat banyak lulusan goyah kepercayaan dirinya.

Namun di luar semua analisis ekonomi itu, ada dimensi emosional yang sering kita abaikan: kekecewaan, rasa gagal, dan kehilangan percaya diri. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan bahwa setelah berkorban biaya, waktu, tenaga, dan harapan untuk pendidikan tinggi, peluang yang tersedia justru terasa semakin kecil.

Kelompok discouraged workers mungkin tak terlihat di angka pengangguran resmi. Tetapi mereka hadir dalam bentuk-bentuk senyap: kamar kos yang semakin sunyi, CV yang tak lagi dibuka, akun LinkedIn yang berhenti diperbarui, dan percakapan pendek di meja makan ketika orang tua bertanya, “Sudah ada panggilan kerja belum?”

Fenomena ini bukan sekadar statistik. Ini cerita manusia. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu membaca sinyal ini dengan lebih saksama. Pemerintah harus memperbaiki layanan informasi pasar kerja, memperkuat relevansi pelatihan, mempercepat transformasi industri, memperkuat sektor padat keterampilan, dan memastikan kampus tidak hanya mencetak gelar, tetapi juga mencetak kompetensi.

Sebab ketika puluhan ribu lulusan akhirnya menyerah sebelum mereka sempat berkontribusi, berarti ada sesuatu yang tidak sedang bekerja sebagaimana mestinya. Dan ketika harapan anak muda mulai padam, itu bukan hanya masalah ekonomi—itu masalah masa depan.

Bagaimana kabarnya dengan janji kampanye pemerintahan sekarang saat pemilihan Presiden setahun yang lalu?

Salam

(Riri Satria)